Pj. Sekda Fery Afriyanto Dorong Langkah Konkret Kendalikan Inflasi Babel

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, mendorong seluruh pemangku kepentingan mengambil langkah konkret dalam pengendalian inflasi sepanjang tahun 2026. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan fokus pada stabilisasi harga kebutuhan pokok di daerah. Rakor ini menjadi bagian dari upaya daerah menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.

Dalam rakor tersebut, Fery Afriyanto menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar tugas pemerintah pusat, melainkan tanggung jawab bersama antara provinsi, kabupaten dan kota, serta berbagai pihak terkait. Menurutnya, stabilitas harga menjadi prasyarat utama menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Pj. Sekda meminta agar langkah-langkah pengendalian harga tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan. Beberapa langkah konkret yang didorong antara lain penguatan operasi pasar, pemantauan harga secara berkala di pasar-pasar tradisional, serta optimalisasi kerja sama antardaerah untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Koordinasi dengan Badan Urusan Logistik serta pelaku usaha juga dinilai penting untuk memastikan ketersediaan stok dan mencegah lonjakan harga yang tidak wajar. Selain itu, pengendalian biaya transportasi dan perbaikan rantai distribusi menjadi perhatian utama agar harga di tingkat konsumen tetap terkendali. Sinergi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah juga terus diperkuat agar kebijakan daerah sejalan dengan sasaran inflasi nasional.

Penguatan Program 3 Juta Rumah

Dalam kesempatan yang sama, Fery Afriyanto juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memperkuat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di daerah. Program perumahan nasional tersebut dinilai memiliki dampak ganda, tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan sektor usaha kecil menengah.

Sektor perumahan, lanjutnya, berkontribusi terhadap pengendalian inflasi melalui efek berganda (multiplier effect) pada sektor konstruksi, industri bahan bangunan, hingga jasa keuangan. Oleh karena itu, percepatan pembangunan rumah diharapkan berjalan beriringan dengan kebijakan stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Pemerintah provinsi berkomitmen mendukung percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah melalui penyediaan lahan, kemudahan perizinan, serta sinergi dengan perbankan dan pengembang. Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Bangka Belitung.

Melalui rakor ini, seluruh pihak diharapkan semakin solid dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung program strategis nasional. Dengan langkah konkret dan sinergi yang kuat, target pengendalian inflasi serta pemerataan pembangunan perumahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diyakini dapat tercapai sepanjang tahun 2026.