admin
Lima tahun setelah Taliban merebut kembali kekuasaan di Afghanistan, kehidupan perempuan di bawah rezim garis keras itu kembali menjadi sorotan. Sebuah pertemuan antara warga dan pejabat setempat memberikan gambaran langka tentang bagaimana kekuasaan itu dijalankan dalam keseharian.
Dalam pertemuan tersebut, seorang remaja perempuan berusia 18 tahun berdiri di hadapan mantan komandan Taliban yang berjanggut abu-abu. Ia memohon izin bercerai dari suaminya yang dituduhnya melakukan kekerasan dan penganiayaan selama berbulan-bulan. Di negeri yang melarang anak perempuan melanjutkan pendidikan menengah, ia menyampaikan argumennya dengan tenang dan percaya diri, meski seluruh wajahnya tertutup cadar dan kacamata hitam.
“Kalau masih ada kesempatan untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini… Saya sudah mengambil keputusan,” ujar perempuan itu kepada gubernur yang ditemuinya.
Setelah berulang kali mencoba membujuknya agar membatalkan niat bercerai, sang gubernur kemudian berkomentar bahwa kaum perempuan “tidak punya akal” dan “lemah intelektualnya”. Komentar itu disambut tawa oleh para pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua yang hadir di ruangan.
Potret pembatasan yang kian sempit
Momen itu menjadi jendela langka untuk melihat realitas sehari-hari di bawah pemerintahan Taliban, lima tahun setelah kelompok tersebut menggulingkan pemerintah yang didukung Amerika Serikat pada 2021. Sejak berkuasa, Taliban menerapkan sederet pembatasan yang menyasar perempuan dan anak perempuan.
- Perempuan dikeluarkan dari hampir seluruh sektor pekerjaan;
- Anak perempuan dilarang mengenyam pendidikan di universitas;
- Perempuan tidak diizinkan bepergian sendirian;
- Serta dilarang mengunjungi taman dan pusat rekreasi.
Kebijakan larangan pendidikan bagi anak perempuan bahkan menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Padahal, saat merebut kekuasaan pada 2021, Taliban berjanji bahwa mereka telah berubah dan akan memerintah lebih moderat dibanding periode 1990-an. Namun, banyak kebijakan yang diterapkan kini dinilai serupa dengan interpretasi keras syariat Islam yang mereka terapkan tiga dekade lalu.
Akses langka ke lingkaran dalam Taliban
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua tahun, BBC memperoleh akses yang tidak biasa terhadap sejumlah tokoh berpengaruh dalam gerakan Islam garis keras itu. Para wartawan menghabiskan waktu bersama laki-laki yang pernah merencanakan serangan bom bunuh diri atau bertahun-tahun bersembunyi di persembunyian bawah tanah, tetapi kini menjabat sebagai pejabat dan tentara.
Laki-laki yang ditemui tampak ingin menampilkan diri sebagai sosok yang masuk akal. Namun, mereka enggan membicarakan kekerasan masa lalu, dan di sejumlah kesempatan terlihat ketegangan antara penguasa dan rakyat yang mereka perintah. Kisah Tuba—bukan nama sebenarnya—menjadi contoh nyata ketegangan itu. Gubernur Sarhadi menilai Tuba sebaiknya tetap bertahan dalam pernikahan, sementara Tuba bersikukuh bahwa keputusannya untuk bercerai sudah bulat.
Relevansi bagi masyarakat Bangka Belitung
Perkembangan di Afghanistan layak disimak masyarakat Bangka Belitung, provinsi dengan penduduk mayoritas Muslim yang tengah gencar mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kondisi perempuan Afghanistan menjadi pengingat bahwa perlindungan hak perempuan, termasuk akses pendidikan dan kesempatan bekerja, merupakan fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan—sejalan dengan upaya Bangka Belitung meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing pariwisatanya.
Pemberitaan ini juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, persoalan yang tetap relevan bagi masyarakat di provinsi kepulauan ini. Kisah Tuba menunjukkan bagaimana akses keadilan bagi perempuan kerap ditentukan oleh pandangan penguasa, sebuah pelajaran berharga bagi daerah mana pun yang tengah memperkuat tata kelola dan perlindungan warganya.
Komentar (0)