admin
Perempuan 18 Tahun Minta Cerai di Hadapan Gubernur Taliban
Seorang perempuan muda berusia 18 tahun menghadap mantan komandan Taliban yang kini menjabat gubernur untuk mengajukan permohonan cerai. Ia menuding suaminya melakukan kekerasan dan penganiayaan selama berbulan-bulan.
Di negara yang melarang anak perempuan mengenyam pendidikan menengah, perempuan muda itu menyampaikan argumentasinya dengan tenang dan percaya diri. Seluruh wajahnya tertutup niqab dan kacamata hitam, tetapi tekadnya tidak tergoyahkan.
"Jika masih ada kemungkinan untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini... Saya telah mengambil keputusan," ujarnya, seperti dikutip BBC.
Alih-alih mengabulkan permintaan tersebut, gubernur justru berusaha membujuknya agar membatalkan niat bercerai. Setelah itu, ia melontarkan pernyataan yang mengejutkan: perempuan disebutnya "tidak punya akal" dan "kekurangan kecerdasan". Komentar itu disambut tawa para pejabat pria, pengawal, dan tetua yang berada di sekitarnya.
Kasus perempuan yang disamarkan namanya sebagai Tuba itu memberi gambaran langka tentang praktik peradilan dan kehidupan sehari-hari di bawah pemerintahan Taliban. Gubernur Sarhadi bersikeras bahwa Tuba harus tetap bertahan dalam pernikahannya.
Lima Tahun Setelah Kekuasaan Direbut
Momen tersebut terjadi lima tahun setelah Taliban menggulingkan pemerintah yang didukung Amerika Serikat pada Agustus 2021. Kelompok itu kembali berkuasa setelah pasukan asing menarik diri dari Afghanistan, sebuah proses yang berakhir dengan kekacauan di Bandara Kabul.
Selama lima tahun tersebut, perempuan Afghanistan dikeluarkan dari sebagian besar tempat kerja dan dilarang masuk universitas. Mereka juga tidak boleh bepergian sendirian serta dilarang mengunjungi taman dan pusat rekreasi, sementara anak perempuan dilarang bersekolah di jenjang menengah sejak 2021.
Dalam serangkaian pertemuan selama dua tahun, BBC memperoleh akses yang tidak biasa ke sejumlah tokoh berpengaruh dalam gerakan Islam garis keras itu. Para jurnalis menghabiskan waktu bersama pria yang pernah merencanakan serangan bunuh diri atau bertahun-tahun bersembunyi di tempat persembunyian bawah tanah, tetapi kini berperan sebagai pejabat dan tentara.
Saat merebut kekuasaan, Taliban mengklaim telah berubah. Namun, banyak kebijakan mereka dinilai mirip dengan penerapan syariat Islam secara keras yang mereka berlakukan pada 1990-an. Pria-pria yang ditemui BBC tampak ingin menampilkan diri sebagai sosok yang masuk akal, tetapi enggan membahas kekerasan di masa lalu.
BBC juga menyaksikan momen kecanggungan antara penguasa dan rakyat yang mereka perintah. Perempuan Afghanistan yang ditemui menyatakan hidup mereka tidak lagi bisa dikenali setelah lima tahun kekuasaan Taliban. Selama periode itu pula, BBC secara rutin mempertanyakan kebijakan Taliban terkait pendidikan perempuan dan anak perempuan. Sementara itu, komunitas internasional belum mengakui pemerintahan Taliban, dan PBB menyebut kebijakan terhadap perempuan sebagai bentuk "apartheid gender".
Pelajaran bagi Sumatera Selatan
Kisah dari Afghanistan ini layak direnungkan warga Sumatera Selatan. Di provinsi ini, hak anak perempuan atas pendidikan dan partisipasi perempuan di ruang publik dijamin dan terus diperkuat, mulai dari akses sekolah di Palembang hingga keterwakilan perempuan dalam pemerintahan daerah.
Realitas di Afghanistan menjadi pengingat bahwa kemajuan hak-hak perempuan tidak boleh dianggap remeh. Bagi Sumsel, ini juga menjadi penguat untuk terus menekan angka kekerasan dalam rumah tangga serta memastikan setiap korban mendapatkan perlindungan hukum, tanpa harus berhadapan dengan sistem yang meragukan kapasitas mereka.
- Anak perempuan di Afghanistan dilarang bersekolah di jenjang menengah dan universitas.
- Perempuan tidak boleh bepergian sendirian serta dilarang mengakses taman dan tempat rekreasi.
- Sebagian besar perempuan Afghanistan kehilangan pekerjaan akibat kebijakan pembatasan Taliban.
Komentar (0)