Ombudsman RI Awasi Pelayanan Publik di Papua Barat

Ombudsman RI Awasi Pelayanan Publik di Papua Barat

Manokwari – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua Barat menegaskan komitmennya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh wilayah Papua Barat. Pengawasan ini menyasar semua instansi pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna mencegah praktik maladministrasi yang merugikan masyarakat.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat mengatakan, pihaknya terus membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses layanan publik. Setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan, baik pemeriksaan langsung di lapangan maupun penyampaian rekomendasi kepada instansi terkait untuk segera diperbaiki.

Sepanjang periode pengawasan terakhir, sejumlah laporan masyarakat tercatat masuk melalui kanal resmi Ombudsman, baik daring maupun luring. Jenis aduan yang paling dominan berkaitan dengan layanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, serta pengurusan izin usaha dan pertanahan. Kepala perwakilan mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan, penundaan yang berlarut-larut, atau pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

Ombudsman juga mendorong setiap instansi menyusun dan memublikasikan standar pelayanan publik sebagai acuan bagi masyarakat. Keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, biaya, dan jangka waktu penyelesaian menjadi bagian penting dalam mencegah potensi penyimpangan sejak awal. Banyak keluhan, menurutnya, sebenarnya dapat dihindari apabila instansi menjalankan standar pelayanan yang telah ditetapkan secara konsisten.

Dalam upaya memperkuat pengawasan, Ombudsman menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, DPRD, serta aparat penegak hukum. Langkah ini ditempuh agar rekomendasi yang diterbitkan dapat ditindaklanjuti secara efektif dan tepat waktu oleh instansi yang dilaporkan. Selain itu, sosialisasi mengenai hak masyarakat atas pelayanan publik terus digencarkan, termasuk ke daerah-daerah pedalaman, pesisir, dan pulau-pulau kecil di Papua Barat yang kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pemerintah.

Ombudsman menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi, melainkan untuk mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik secara berkelanjutan. Dengan pengawasan yang konsisten, kualitas layanan kepada masyarakat Papua Barat diharapkan semakin meningkat dan sejalan dengan standar pelayanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ke depan, Ombudsman berkomitmen hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan jemput bola di wilayah terpencil, termasuk layanan pengaduan keliling. Masyarakat Papua Barat diharapkan aktif berpartisipasi mengawal pelayanan publik agar hak-hak mereka terpenuhi secara adil, cepat, dan setara tanpa membeda-bedakan latar belakang maupun wilayah tempat tinggal.