KNPB Nabire Tolak Kehadiran Tim Percepatan Pembangunan

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Cabang Nabire menyatakan menolak kehadiran Tim Percepatan Pembangunan (TPP) di wilayah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Penolakan itu disampaikan melalui pernyataan sikap yang dibacakan dalam aksi damai di depan Kantor Bupati Nabire, Rabu.

Ketua KNPB Cabang Nabire menegaskan bahwa kehadiran TPP dinilai tidak melibatkan masyarakat adat secara partisipatif. Menurutnya, berbagai program pembangunan yang digulirkan pemerintah selama ini belum menyentuh kebutuhan dasar warga Papua, seperti pendidikan, kesehatan, hingga pengakuan hak atas tanah ulayat.

"Kami menolak tim percepatan pembangunan yang hanya menjalankan proyek dari atas tanpa dialog bersama rakyat. Pembangunan yang meminggirkan masyarakat adat bukan pembangunan yang kami butuhkan," ujarnya di hadapan massa aksi.

Aksi tersebut diikuti puluhan warga dari sejumlah kampung di Nabire. Mereka membawa spanduk berisi tuntutan, antara lain meminta pemerintah menghentikan pembangunan yang tidak berbasis pada hak-hak masyarakat adat serta membuka ruang dialog yang setara.

Personel kepolisian dari Polres Nabire tampak berjaga untuk mengamankan jalannya aksi. Situasi berlangsung tertib dan kondusif hingga massa membubarkan diri secara damai setelah menyampaikan pernyataan sikap.

Tim Percepatan Pembangunan merupakan tim yang dibentuk pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua, termasuk di wilayah Papua Tengah yang dimekarkan beberapa tahun terakhir. Sejumlah program yang dijalankan mencakup pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat setempat.

Pemerintah Siap Menindaklanjuti Aspirasi

Menanggapi aksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Kepala Bagian Humas menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi KNPB secara baik-baik. Pihaknya menegaskan bahwa TPP hadir untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai arahan pemerintah pusat.

"Kami menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak agar program pembangunan berjalan lancar dan tepat sasaran," kata Kepala Bagian Humas.

Namun, KNPB menilai pendekatan tersebut belum menyentuh akar persoalan. Organisasi itu mendesak pemerintah mengedepankan dialog kemanusiaan dan politik guna menyelesaikan persoalan Papua secara damai dan bermartabat. "Kami berharap pemerintah mendengar suara rakyat. Pembangunan harus berjalan seiring pengakuan terhadap hak-hak dasar kami," tambah ketua KNPB.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan antara KNPB Cabang Nabire dan tim percepatan pembangunan. Masyarakat setempat berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas agar pembangunan di Nabire dapat berjalan tanpa memicu ketegangan baru di tengah masyarakat.