DPRD NTB Dorong Penguatan Akselerasi Mesin Pertumbuhan Nontambang

DPRD NTB Minta Pemprov Percepat Pengembangan Sektor Nontambang

Mataram — DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pemerintah daerah memperkuat dan mengakselerasi mesin-mesin pertumbuhan ekonomi di luar sektor pertambangan. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi daerah terhadap industri ekstraktif yang rentan terhadap gejolak harga komoditas global.

Ketergantungan pada sektor tambang, terutama emas dan tembaga, selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian NTB. Namun, fluktuasi harga di pasar dunia serta sifat sumber daya mineral yang tidak terbarukan membuat DPRD menilai perlunya keseimbangan baru melalui penguatan sektor non-tambang yang lebih berkelanjutan.

Sektor pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM disebut sebagai sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. DPRD meminta pemerintah provinsi menyusun program yang terukur dan tepat sasaran, mulai dari hilirisasi produk pertanian, penguatan rantai pasok perikanan, hingga promosi pariwisata yang lebih agresif.

Anggota DPRD menilai sektor pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses pembiayaan, minimnya adopsi teknologi, dan rantai distribusi yang panjang. Karena itu, penguatan kelembagaan petani, penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian, serta jaminan kepastian pasar dinilai menjadi prioritas yang perlu segera direalisasikan.

Di sisi pariwisata, DPRD mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung serta penguatan destinasi unggulan seperti kawasan wisata di Lombok dan Sumbawa. Pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan diyakini mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat lokal.

Sementara itu, sektor UMKM dan ekonomi kreatif juga menjadi perhatian. DPRD mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pasar, serta pemanfaatan platform digital agar produk lokal NTB mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional.

DPRD juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha dalam mewujudkan akselerasi pertumbuhan non-tambang. Kolaborasi itu dinilai kunci agar program-program yang telah dirancang dapat berjalan efektif di lapangan.

DPRD juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi program penguatan sektor non-tambang. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di NTB.

Dengan penguatan sektor non-tambang, DPRD optimistis perekonomian NTB akan lebih tangguh dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak lagi bertumpu pada satu sektor, melainkan didukung oleh banyak mesin pertumbuhan yang saling menguatkan.

Langkah ini sejalan dengan upaya jangka panjang mewujudkan NTB yang lebih mandiri secara ekonomi, dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.