BBC Menyingkap Keseharian: Taliban Kini Larang Perempuan Bercerai

Kendal — Sebuah momen langka memperlihatkan cara Taliban menjalankan roda pemerintahan di Afghanistan lima tahun setelah kelompok itu menggulingkan pemerintah yang didukung Amerika Serikat pada 2021. Lewat pertemuan yang dijalin selama dua tahun, BBC memperoleh akses istimewa untuk berbincang dengan sejumlah tokoh berpengaruh dalam gerakan Islam garis keras itu.

Perempuan 18 Tahun Minta Cerai, Ditolak

Seorang perempuan berusia 18 tahun menghadap mantan komandan Taliban yang berjanggut putih dan menyatakan ingin bercerai dari suaminya yang ia tuduh kerap melakukan kekerasan dan penganiayaan selama berbulan-bulan. Di negeri tempat anak perempuan dilarang mengenyam pendidikan menengah, remaja itu menyampaikan argumentasinya dengan tenang dan penuh keyakinan, wajahnya sepenuhnya tertutup cadar dan kacamata hitam.

"Kalau masih ada peluang untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini... Saya sudah mengambil keputusan," ujarnya.

Setelah berusaha membujuk agar sang istri membatalkan niatnya bercerai, Gubernur Sarhadi kemudian berkomentar bahwa perempuan dianggap "tidak berakal" dan "kurang kecerdasan", disambut tawa para pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua di sekitarnya.

Lima Tahun Penindasan

Sejak Taliban kembali berkuasa, perempuan Afghanistan tersingkir dari hampir seluruh tempat kerja, dilarang masuk universitas, dan tidak boleh bepergian sendirian maupun mengunjungi taman dan pusat rekreasi. Kebijakan itu dianggap serupa dengan penafsiran keras syariah yang mereka terapkan pada 1990-an, meski sehari-hari para pejabatnya berupaya menampilkan diri sebagai pihak yang masuk akal.

Dalam perjumpaan tersebut, mereka tampak enggan membahas kekerasan di masa lalu. Sebagian dari mereka pernah merencanakan serangan bunuh diri atau bertahun-tahun bersembunyi di tempat-tempat bawah tanah, sebelum kini menjadi pejabat dan prajurit. Di balik unjuk keramahan itu, terlihat ketegangan antara penguasa dan rakyat yang mereka pimpin.

Relevansi bagi Sulawesi Tenggara

Kisah ini menjadi pengingat pentingnya menjaga prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara. Di tengah gencarnya program pemberdayaan perempuan dan penguatan layanan perlindungan korban kekerasan domestik di daerah, peristiwa di Afghanistan menegaskan bahwa kemajuan hak-hak perempuan tidak bisa dianggap permanen dan harus terus dijaga.

Bagi warga Sulawesi Tenggara, kasus Tuba—bukan nama sebenarnya—yang berjuang keluar dari pernikahan penuh kekerasan juga menyoroti pentingnya akses terhadap bantuan hukum dan ruang aman bagi korban. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah memperkuat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di sejumlah kabupaten di provinsi ini.

• Perempuan Afghanistan dilarang bercerai meski mengaku menjadi korban kekerasan rumah tangga.
• Pemimpin Taliban menyebut perempuan "tidak berakal" dan "kurang kecerdasan" di hadapan pejabat laki-laki.
• Ribuan warga Afghanistan hidup di bawah pembatasan ketat sejak Taliban berkuasa pada 2021.
• Para pejabat Taliban enggan membicarakan kekerasan di masa lalu mereka.

BBC menuturkan bahwa perempuan-perempuan Afghanistan kini mengaku kehidupan mereka nyaris tidak bisa dikenali setelah lima tahun berada di bawah pemerintahan Taliban. Sementara itu, gubernur setempat menilai keputusan Tuba untuk bercerai seharusnya dibatalkan dan ia diminta tetap bertahan dalam rumah tangganya.