admin
Seorang perempuan berusia 18 tahun berdiri tenang di hadapan mantan komandan Taliban berjanggut kelabu. Ia datang untuk meminta izin bercerai dari suaminya yang dituduhnya melakukan kekerasan dan penganiayaan selama berbulan-bulan.
Di negeri yang melarang anak perempuan mengenyam pendidikan menengah, remaja itu menyampaikan argumentasinya dengan kalem dan percaya diri. Wajahnya tertutup rapat oleh cadar dan kacamata hitam.
“Jika masih ada peluang untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini… Saya telah mengambil keputusan,” ujarnya, seperti dikutip dalam liputan BBC yang tayang baru-baru ini.
Gubernur yang mendengarkan, Sarhadi, semula berusaha membujuknya agar membatalkan niat bercerai. Namun selepas pertemuan, ia melontarkan pernyataan yang menyebut perempuan “tidak punya akal” dan “kekurangan kecerdasan”, disambut tawa para pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua di sekitarnya.
Pemandangan itu menjadi jendela langka atas keseharian kekuasaan Taliban: seorang perempuan muda berhadapan langsung dengan pemimpin yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupannya.
Lima Tahun di Bawah Kekuasaan Taliban
Momen tersebut terjadi lima tahun setelah Taliban menggulingkan pemerintah yang didukung Amerika Serikat pada 2021. Dalam kurun itu, perempuan Afghanistan disingkirkan dari hampir seluruh tempat kerja, dilarang masuk universitas, tidak boleh bepergian sendiri, serta dilarang mengunjungi taman dan pusat rekreasi. Kelompok hak asasi manusia menilai kebijakan itu menempatkan Afghanistan sebagai satu-satunya negara di dunia yang melarang anak perempuan mengenyam pendidikan menengah.
Sejumlah pembatasan yang kini berlaku bagi jutaan perempuan Afghanistan antara lain:
- Larangan menempuh pendidikan menengah dan universitas.
- Larangan bekerja di sebagian besar sektor formal.
- Larangan bepergian tanpa pendamping laki-laki (mahram).
- Pembatasan akses ke taman, pusat kebugaran, dan ruang publik lain.
Perempuan Afghanistan yang ditemui BBC menyebut kehidupan mereka nyaris tidak bisa dikenali setelah lima tahun pemerintahan Taliban. Banyak perempuan yang sebelumnya bekerja sebagai guru, dokter, atau pegawai negeri kini kehilangan pekerjaan. Selama periode yang sama, BBC terus mengajukan pertanyaan kepada Taliban perihal pendidikan perempuan dan anak perempuan—sebagian besar dijawab dengan penolakan dan pembatasan baru.
Jendela Langka ke Lingkaran Dalam Taliban
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua tahun, BBC memperoleh akses yang tidak biasa ke tokoh-tokoh berpengaruh dalam gerakan Islam garis keras itu. Wartawan BBC menghabiskan waktu bersama laki-laki yang pernah merencanakan serangan bunuh diri atau bertahun-tahun bersembunyi di persembunyian bawah tanah, tetapi kini berperan sebagai pejabat dan tentara.
Ketika merebut kembali kekuasaan, Taliban mengaku telah berubah. Namun banyak kebijakan mereka hampir serupa dengan penafsiran keras syariat yang mereka terapkan pada 1990-an. Laki-laki yang ditemui BBC tampak ingin menampilkan diri sebagai sosok yang masuk akal, tetapi enggan membahas kekerasan masa lalu mereka.
BBC juga menyaksikan momen ketegangan antara penguasa dan rakyat yang diperintah. Dalam kasus Tuba—bukan nama sebenarnya—Gubernur Sarhadi menegaskan bahwa ia seharusnya tetap bertahan dalam pernikahannya, sebuah sikap yang menunjukkan betapa sempitnya ruang tawar perempuan di hadapan hukum yang berlaku.
Relevansi bagi Maluku Utara
Kisah ini menjadi pengingat bahwa hak perempuan dan akses pendidikan dapat menyempit dengan cepat ketika institusi perlindungan melemah. Bagi warga Maluku Utara, yang pernah melalui konflik komunal 1999–2000 dan kini terus merawat kerukunan antaragama, pesan itu terasa dekat: partisipasi perempuan dalam ekonomi—dari perdagangan cengkih dan pala di Ternate hingga usaha mikro masyarakat pesisir—serta keterbukaan ruang publik adalah modal sosial yang harus dijaga bersama.
Komentar (0)