BPKP Sulawesi Tenggara Perkuat Pengawasan Keuangan Pembangunan Daerah

KENDARI, ASANASA.CO.ID — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan keuangan dan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Langkah ini ditempuh untuk memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan akuntabel, transparan, dan tepat sasaran, seiring meningkatnya alokasi belanja daerah untuk program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat.

Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara dalam keterangan resminya di Kendari menegaskan bahwa pengawasan tidak lagi sekadar mencari kesalahan, tetapi lebih diarahkan pada upaya pencegahan dan pendampingan agar aparatur pemerintah daerah dapat mengelola keuangan negara secara lebih profesional. Menurutnya, pendekatan pengawasan yang preventif dan edukatif dinilai lebih efektif dibandingkan tindakan represif, karena mampu mencegah potensi kerugian negara sejak dini sebelum berkembang menjadi permasalahan hukum yang lebih serius.

Peran Strategis Pengawasan Keuangan Daerah

BPKP memiliki mandat untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD. Di Sulawesi Tenggara, lembaga ini aktif melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah, audit kinerja, serta audit dengan tujuan tertentu yang menyasar program-program strategis nasional.

Dalam pelaksanaannya, BPKP Sulawesi Tenggara memprioritaskan sejumlah bidang pengawasan yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, antara lain:

• Pengawasan dana desa dan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran kepada masyarakat penerima manfaat;
• Audit proyek infrastruktur strategis, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya;
• Pendampingan pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program-program prioritas nasional lainnya;
• Pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mencegah praktik mark-up dan kecurangan;
• Audit kinerja instansi pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan capaian indikator pembangunan.

Pencegahan Korupsi dan Penguatan APIP

Selain melakukan pemeriksaan, BPKP Sulawesi Tenggara juga berperan aktif dalam program pencegahan korupsi terintegrasi bersama aparat penegak hukum. Lembaga ini memberikan pendampingan dalam penyusunan kebijakan, perbaikan sistem pengendalian intern, serta penguatan tata kelola keuangan daerah melalui pembinaan terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di setiap pemerintah kabupaten dan kota.

Kepala Perwakilan BPKP menambahkan bahwa peningkatan kompetensi APIP menjadi salah satu prioritas utama. Melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan, para auditor internal daerah dibekali kemampuan analisis risiko, audit berbasis teknologi informasi, serta penyusunan laporan hasil pengawasan yang berkualitas. Dengan demikian, pengawasan berjenjang dapat berjalan optimal mulai dari tingkat desa hingga provinsi.

Tindak Lanjut Temuan dan Dukungan Pembangunan

BPKP Sulawesi Tenggara juga konsisten mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan. Tindak lanjut tersebut mencakup penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran, perbaikan administrasi, hingga penyempurnaan prosedur yang dinilai rawan penyimpangan. Komitmen ini sejalan dengan upaya mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Ke depan, BPKP Sulawesi Tenggara berkomitmen terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat. Lembaga ini optimistis bahwa pengawasan yang kuat dan terarah akan mendorong percepatan pembangunan di Sulawesi Tenggara, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara di daerah. Dengan pengawasan yang semakin optimal, setiap rupiah belanja daerah diharapkan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.