admin
Kisah Tuba: Minta Cerai, Ditolak dan Dicap “Kurang Akal”
Seorang remaja perempuan berusia 18 tahun menghadap mantan komandan Taliban yang kini menjabat gubernur. Dengan tenang, ia menyampaikan keinginannya bercerai dari suaminya yang selama berbulan-bulan ia tuduh melakukan kekerasan dan penganiayaan. Langkah itu terbilang berani, mengingat perempuan Afghanistan menghadapi tekanan besar dalam urusan rumah tangga.
Di negara yang melarang anak perempuan mengenyam pendidikan menengah, gadis itu menyampaikan argumennya penuh keyakinan, wajahnya tertutup rapat niqab dan kacamata hitam. “Jika masih ada harapan untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini. Saya sudah mengambil keputusan,” ujarnya. Setelah berusaha membujuknya agar mempertahankan pernikahan, gubernur itu kemudian berkomentar bahwa perempuan “tidak punya akal” dan “kurang kecerdasan”, disambut tawa para pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua di sekitarnya.
Lima Tahun di Bawah Kekuasaan Taliban
Momen tersebut memberi gambaran langka tentang realitas sehari-hari di bawah pemerintahan Taliban, lima tahun setelah kelompok itu menyingkirkan pemerintahan yang didukung Amerika Serikat pada 2021. Selama periode itu, perempuan Afghanistan dilarang bekerja di hampir semua sektor, dilarang kuliah, tidak boleh bepergian sendirian, serta dilarang mengunjungi taman dan pusat rekreasi.
Dalam serangkaian pertemuan selama dua tahun, BBC memperoleh akses yang tidak biasa terhadap tokoh-tokoh berpengaruh dalam gerakan Islam garis keras itu. Jurnalis BBC menghabiskan waktu bersama laki-laki yang dahulu merencanakan serangan bunuh diri atau bertahun-tahun hidup di persembunyian bawah tanah, tetapi kini menjadi pejabat dan tentara.
Saat merebut kekuasaan, Taliban mengklaim telah berubah. Namun, banyak kebijakan mereka hampir sama dengan penerapan syariat versi keras pada 1990-an. Para pejabat yang ditemui tampak ingin menampilkan diri sebagai sosok yang wajar, tetapi enggan membahas kekerasan masa lalu. BBC juga menyaksikan momen-momen canggung antara penguasa dan rakyat yang mereka perintah.
Para perempuan Afghanistan menyebut kehidupan mereka tidak lagi bisa dikenali setelah lima tahun kekuasaan Taliban. Sementara itu, Gubernur Sarhadi menegaskan bahwa Tuba—bukan nama sebenarnya—harus tetap bertahan dalam pernikahannya. Selama lima tahun terakhir, BBC juga terus mempertanyakan sikap Taliban soal hak perempuan dan pendidikan anak perempuan, isu yang menjadi sorotan dunia sejak kelompok itu kembali berkuasa.
Relevansi bagi Sulawesi Selatan
Kisah Tuba menjadi pengingat betapa rapuhnya hak perempuan ketika negara menutup ruang partisipasi mereka. Bagi pembaca di Sulawesi Selatan, kabar ini kontras dengan kehidupan sehari-hari di Indonesia, tempat perempuan Bugis-Makassar aktif bekerja dan berdagang, mulai dari pasar tradisional hingga ruang publik lain, sementara tradisi keislaman yang kuat tetap berjalan berdampingan. Perempuan Indonesia juga dapat mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan agama, dan korban kekerasan dalam rumah tangga dilindungi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Meski demikian, para aktivis perempuan di Sulawesi Selatan mengingatkan bahwa kekerasan berbasis gender masih terjadi dan penguatan layanan pendampingan serta penegakan hukum harus terus dijaga. Kasus Tuba juga menegaskan pentingnya peran pemimpin daerah dalam melindungi, bukan membatasi, hak perempuan. Pemberitaan BBC itu sekaligus memicu kembali perdebatan global tentang pengakuan diplomatik terhadap pemerintahan Taliban, yang hingga kini belum diakui secara resmi oleh mayoritas negara di dunia.
Yang Perlu Diketahui
- Perempuan Afghanistan dilarang mengakses pendidikan menengah dan universitas sejak Taliban berkuasa pada 2021.
- Mereka juga dilarang bekerja di sebagian besar sektor, bepergian sendiri, serta memasuki taman dan tempat rekreasi.
- Wawancara BBC dilakukan selama dua tahun dengan pejabat dan anggota Taliban, termasuk mantan perencana serangan bunuh diri.
- Gubernur Sarhadi menolak permintaan cerai Tuba dan menilai perempuan “kurang kecerdasan”.
Komentar (0)