admin
Seorang perempuan berusia 18 tahun duduk berhadapan dengan mantan komandan Taliban yang berjanggut putih. Ia datang untuk menyampaikan permohonan cerai dari suaminya yang dituduhnya melakukan kekerasan dan penganiayaan selama berbulan-bulan. Kasus itu menjadi salah satu momen yang terekam dalam liputan khusus media Inggris, BBC, tentang pemerintahan Taliban di Afghanistan.
Di negara yang melarang anak perempuan mengenyam pendidikan menengah, perempuan tersebut menyampaikan argumennya dengan tenang dan percaya diri. Seluruh wajahnya tertutup cadar dan kacamata hitam.
"Kalau masih ada harapan untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini... Saya sudah mengambil keputusan," ujarnya.
Setelah berusaha membujuknya membatalkan niat bercerai, gubernur setempat kemudian berkomentar bahwa perempuan "tidak punya akal" dan "kekurangan kecerdasan". Komentar itu disambut tawa para pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua yang hadir.
Momen itu memberikan gambaran langka tentang realitas keseharian di bawah kekuasaan Taliban, lima tahun setelah kelompok Islam garis keras tersebut menggulingkan pemerintahan yang didukung Amerika Serikat pada Agustus 2021.
Perempuan Afghanistan yang ditemui BBC menyebut kehidupan mereka nyaris tidak bisa dikenali lagi setelah lima tahun pemerintahan Taliban. Mereka kehilangan akses ke dunia kerja, pendidikan tinggi, dan ruang publik yang dulu menjadi bagian dari keseharian.
Pembatasan berlapis bagi perempuan
Selama lima tahun berkuasa, Taliban memberlakukan sederet pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan, di antaranya:
- perempuan dilarang bekerja di sebagian besar sektor formal;
- anak perempuan dilarang mengikuti pendidikan menengah dan perkuliahan di universitas;
- perempuan tidak boleh bepergian sendirian tanpa pendamping laki-laki;
- perempuan dilarang mengunjungi taman, pusat olahraga, dan tempat hiburan;
- perempuan wajib mengenakan pakaian yang menutup seluruh tubuh saat berada di luar rumah.
Akses langka ke para penguasa
Dalam pertemuan yang tersebar selama dua tahun, BBC memperoleh akses yang tidak biasa ke sejumlah tokoh berpengaruh dalam gerakan Islam garis keras itu. Jurnalis BBC menghabiskan waktu bersama laki-laki yang dulu terlibat dalam perencanaan serangan bunuh diri atau bertahun-tahun hidup di persembunyian bawah tanah, tetapi kini menjabat sebagai pejabat dan tentara. Sebagian dari mereka tampak bersemangat memaparkan pencapaian pemerintahannya, tetapi canggung ketika ditanya soal perempuan dan kelompok minoritas.
Taliban berkuasa dengan klaim telah berubah. Namun, banyak kebijakan mereka dinilai mirip dengan penafsiran keras syariat Islam yang mereka terapkan pada 1990-an. Para tokoh yang ditemui tampak ingin menampilkan diri sebagai pihak yang masuk akal, tetapi enggan membahas kekerasan masa lalu mereka.
Hingga kini, larangan pendidikan bagi anak perempuan belum dicabut, meski komunitas internasional berulang kali mendesak Taliban mengubah kebijakan itu. Liputan BBC juga merekam ketegangan antara penguasa dan rakyat yang mereka perintah. Gubernur Sarhadi, misalnya, menilai Tuba—bukan nama sebenarnya—harus bertahan dalam pernikahannya, meski perempuan itu mengaku telah lama menjadi korban kekerasan rumah tangga.
Pelajaran bagi Sulawesi Barat
Meski berjarak ribuan kilometer, kondisi perempuan Afghanistan menjadi pengingat pentingnya melindungi hak perempuan dan anak di Indonesia, termasuk di Sulawesi Barat. Sebagai daerah yang terus mendorong pemerataan akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan, dinamika di Kabul layak menjadi cermin agar ruang publik tetap aman dan terbuka bagi perempuan.
Bagi warga Sulawesi Barat, kabar ini juga menguatkan pentingnya penegakan hukum perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, sejalan dengan undang-undang nasional yang telah berlaku. Pendidikan bagi anak perempuan di daerah juga perlu terus dijaga agar tidak ada satu pun warga yang tertinggal. Partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah pun harus diperkuat, baik di bidang ekonomi maupun pengambilan keputusan.
Komentar (0)