admin
Kabul — Seorang perempuan muda berusia 18 tahun dengan tenang menyampaikan permohonan cerai kepada seorang gubernur yang merupakan mantan komandan Taliban di Afghanistan. Ia menuding suaminya melakukan kekerasan dan penganiayaan selama berbulan-bulan, serta menegaskan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama.
Di negara yang melarang anak perempuan menempuh pendidikan menengah, remaja itu menyampaikan argumennya dengan kepala tegak dan penuh percaya diri. Seluruh wajahnya tertutup cadar penuh dan kacamata hitam, namun tidak sedikit pun keraguan terdengar dari suaranya.
"Jika masih ada kesempatan untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini… Saya sudah mengambil keputusan," ujarnya.
Gubernur sempat mencoba membujuknya agar membatalkan niat bercerai. Namun, belakangan ia melontarkan komentar merendahkan bahwa perempuan "tidak punya akal" dan "kurang daya pikir", yang disambut tawa para pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua yang hadir di ruangan itu.
Realitas Lima Tahun Pemerintahan Taliban
Momen itu memberikan gambaran langka tentang realitas sehari-hari pemerintahan Taliban, lima tahun setelah kelompok itu menggulingkan pemerintah yang didukung Amerika Serikat pada 2021. Sejak berkuasa, perempuan Afghanistan menghadapi pembatasan paling ketat di dunia, menurut sejumlah organisasi hak asasi manusia.
Perempuan kini dikecualikan dari sebagian besar tempat kerja, dilarang mengenyam pendidikan tinggi, serta tidak boleh bepergian sendirian atau mengunjungi taman dan pusat rekreasi. Pembatasan itu berlaku nyaris di seluruh aspek kehidupan publik.
- Anak perempuan dilarang mengakses pendidikan menengah dan universitas
- Perempuan dikecualikan dari sebagian besar sektor pekerjaan
- Perempuan tidak boleh bepergian tanpa pendamping laki-laki
- Taman dan pusat rekreasi ditutup bagi perempuan
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai negara berulang kali mengecam kebijakan tersebut, yang oleh para aktivis disebut sebagai bentuk apartheid gender. Hingga kini, tekanan internasional itu belum menghasilkan perubahan berarti pada kebijakan Taliban terhadap perempuan.
Akses Langka BBC ke Lingkaran Dalam Taliban
Dalam pertemuan yang terbentang selama dua tahun, BBC memperoleh akses yang tidak biasa ke tokoh-tokoh berpengaruh dalam gerakan Islam garis keras tersebut. Para wartawan menghabiskan waktu bersama laki-laki yang pernah merencanakan serangan bunuh diri atau bertahun-tahun bersembunyi di lokasi bawah tanah, tetapi kini menjabat sebagai pejabat dan tentara.
Taliban berkuasa dengan membawa klaim telah berubah dari masa lalu. Namun, banyak kebijakan yang mereka terapkan justru mirip dengan penafsiran ketat syariat Islam yang dipaksakan pada 1990-an, ketika perempuan juga dilarang bekerja dan bersekolah.
Para pejabat yang ditemui tampak ingin menampilkan diri sebagai sosok yang masuk akal, tetapi enggan membahas kekerasan yang mereka lakukan di masa lalu. Para wartawan juga menyaksikan ketegangan antara penguasa dan rakyat yang mereka perintah.
Perempuan Afghanistan yang ditemui BBC mengaku kehidupan mereka kini tidak lagi dapat dikenali setelah lima tahun pemerintahan Taliban. Di tengah pertemuan itu, Gubernur Sarhadi menegaskan bahwa Tuba—bukan nama sebenarnya—harus tetap bertahan dalam pernikahannya.
Relevansi bagi Warga Sulawesi Tengah
Kisah ini menjadi pengingat bagi warga Sulawesi Tengah bahwa jaminan hukum bagi perempuan dan akses pendidikan anak perempuan adalah hal yang patut dijaga. Di Indonesia, konstitusi menjamin kesetaraan gender, dan di Sulawesi Tengah program wajib belajar serta pemberdayaan perempuan terus memastikan anak perempuan dapat bersekolah dan berkarya tanpa diskriminasi.
Pengamat hak asasi manusia menilai sikap Taliban yang tetap menolak perceraian di tengah tudingan kekerasan rumah tangga menunjukkan masih panjangnya jalan menuju perlindungan perempuan di negara itu.
Komentar (0)