Sengketa Batas Belum Tuntas, Rancangan Kapiraya Sepihak Disorot

MIMIKA – Perencanaan pembangunan kawasan Kapiraya oleh Pemerintah Kabupaten Mimika menuai sorotan di tengah sengketa tapal batas wilayah yang belum tuntas dengan kabupaten tetangga. Sejumlah tokoh masyarakat Papua menilai langkah pemkab yang berjalan sepihak itu berpotensi memicu ketegangan baru dan mengabaikan hak ulayat masyarakat adat di kawasan perbatasan.

Masyarakat Adat Minta Ruang Dialog Dibuka

Perencanaan kawasan Kapiraya yang digadang-gadang menjadi pusat pertumbuhan baru di Mimika dinilai prematur oleh kalangan tokoh adat. Mereka menilai pengembangan wilayah tersebut tidak bisa dilepaskan dari status tapal batas yang masih dipersengketakan antara Kabupaten Mimika dengan kabupaten tetangga, baik di sisi darat maupun pesisir. Selama batas wilayah belum disepakati, klaim atas tanah ulayat di sekitar Kapiraya dikhawatirkan menjadi sumber konflik baru.

Menurut sejumlah tokoh masyarakat, pemkab seharusnya mengedepankan musyawarah dengan pemerintah kabupaten tetangga serta melibatkan masyarakat adat sejak tahap awal perencanaan. Kehadiran warga adat dalam setiap forum perencanaan dinilai penting agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan. “Kami tidak menolak pembangunan, tetapi prosesnya harus adil dan transparan,” ujar seorang tokoh adat setempat.

Selain itu, penyelesaian sengketa tapal batas seharusnya menjadi prioritas sebelum rancangan pembangunan dieksekusi. Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat diminta turun tangan memediasi agar batas wilayah kedua daerah bisa segera dituntaskan melalui mekanisme yang sah. Hingga kini, proses mediasi dinilai berjalan lambat dan belum menghasilkan kesepakatan yang mengikat.

Sementara itu, masyarakat di wilayah perbatasan berharap pemkab tetap menjamin akses layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan, di tengah ketidakpastian status wilayah. Mereka khawatir warga di kawasan yang disengketakan justru terabaikan apabila perhatian pemerintah lebih banyak tercurah pada proyek-proyek fisik seperti Kapiraya.

Di sisi lain, Pemkab Mimika diharapkan menyampaikan secara terbuka dasar hukum perencanaan Kapiraya kepada publik. Kejelasan dokumen perencanaan, termasuk kajian lingkungan dan tata ruang, dinilai penting untuk meredam kecurigaan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi benar-benar berpihak kepada seluruh warga Papua di Mimika.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemkab Mimika terkait sorotan tersebut. Para pihak berharap penyelesaian tapal batas dan perencanaan Kapiraya dapat berjalan beriringan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat adat dan perdamaian di Tanah Papua.