Ketua BMP Papua Kecam Penyanderaan Warga Sipil di Jila

JAYAPURA — Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Papua mengecam keras aksi penyanderaan warga sipil oleh kelompok bersenjata di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kecaman itu disampaikan Ketua BMP Papua kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (24/8).

Ia menegaskan bahwa penyanderaan warga yang tidak terlibat konflik merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum positif di Indonesia. "Kami mengutuk dengan tegas penyanderaan warga sipil di Jila. Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan tindakan menyandera orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik," ujarnya.

Menurutnya, para korban adalah warga biasa yang bekerja dan menjalani kehidupan sehari-hari di wilayah tersebut. Mereka, lanjut dia, tidak memiliki urusan dengan kelompok bersenjata maupun motif politik yang sering diusung para pelaku.

Seruan Pembebasan Tanpa Syarat

Dalam pernyataannya, Ketua BMP Papua mendesak kelompok bersenjata segera membebaskan para sandera tanpa syarat dan menjamin keselamatan mereka hingga proses pembebasan selesai. Ia juga meminta aparat keamanan menindak tegas para pelaku, tetapi tetap mengedepankan keselamatan warga sipil dalam setiap langkah penegakan hukum.

"Kami meminta aparat keamanan bertindak profesional. Keselamatan sandera adalah prioritas utama. Pelaku harus diproses sesuai hukum," tegasnya.

Ketua BMP Papua juga menyoroti dampak aksi tersebut terhadap kehidupan masyarakat Papua, khususnya di Distrik Jila dan sekitarnya. Penyanderaan, katanya, menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban serta mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah itu. Kejadian serupa yang berulang dinilai dapat menghambat pembangunan dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

Distrik Jila merupakan salah satu distrik di Kabupaten Mimika yang selama ini kerap menjadi sorotan akibat gangguan keamanan. Berulangnya aksi kekerasan terhadap warga sipil di kawasan itu menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas di Papua Tengah.

Ia mengajak seluruh masyarakat Papua tidak terprovokasi oleh aksi tersebut dan mempercayakan penanganannya kepada aparat keamanan. "Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan bersatu. Serahkan penanganan kepada aparat agar situasi segera pulih," ujarnya. Menurutnya, kekerasan bukanlah jalan untuk menyelesaikan persoalan di Tanah Papua.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang konsisten menyuarakan perdamaian di Tanah Papua, BMP menilai aksi penyanderaan tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak citra Papua sebagai daerah yang damai dan menjanjikan. Ketua BMP Papua berharap para sandera segera dipulangkan dalam keadaan selamat dan para pelaku ditangkap serta diadili. Ia menegaskan komitmen BMP menjaga keutuhan NKRI serta mendukung upaya pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban di Papua.