Kemenko Perekonomian Perkuat Pemerataan Ekonomi di Wilayah Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah di Indonesia. Melalui fungsi koordinasinya terhadap sejumlah kementerian teknis bidang ekonomi, lembaga ini fokus mempercepat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa agar kesenjangan antara kawasan barat dan timur Indonesia tidak semakin melebar.

Salah satu instrumen utama yang didorong adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sejumlah KEK telah beroperasi di berbagai daerah, mulai dari KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat, KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara, hingga KEK Sorong di Papua Barat Daya. Keberadaan KEK diharapkan menjadi magnet investasi yang menyerap tenaga kerja lokal serta menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah sekitarnya.

Fokus Kebijakan: Hilirisasi dan Stabilitas Harga Daerah

Di sisi lain, kebijakan hilirisasi industri terus diarahkan agar menyebar ke daerah penghasil bahan baku. Pengolahan nikel di Sulawesi, tembaga di Papua, serta kelapa sawit dan komoditas mineral lainnya di berbagai provinsi menjadi prioritas utama. Langkah ini bertujuan agar nilai tambah ekonomi tidak hanya dinikmati kawasan industri besar, tetapi juga mengalir ke daerah-daerah yang selama ini hanya menjadi pemasok bahan mentah.

Kemenko Perekonomian juga berperan aktif menjaga stabilitas harga di tingkat daerah melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pemerintah daerah, bank sentral, dan kementerian terkait bersinergi memastikan pasokan pangan dan energi tetap lancar, terutama menjelang hari besar keagamaan dan masa panen. Pengendalian inflasi di daerah dinilai krusial karena daya beli masyarakat di wilayah dengan pertumbuhan ekonomi lebih rendah cenderung lebih sensitif terhadap gejolak harga.

Dalam mendukung pemerataan tersebut, Kemenko Perekonomian juga menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah daerah melalui forum koordinasi dan perencanaan pembangunan nasional. Alokasi anggaran untuk infrastruktur konektivitas, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara di kawasan timur, terus ditingkatkan agar rantai pasok dan distribusi barang antarwilayah berjalan lebih efisien. Konektivitas yang baik dinilai menjadi prasyarat utama bagi daerah untuk menarik investasi dan mengembangkan potensi ekonominya.

Pengamat ekonomi menilai peran koordinasi Kemenko Perekonomian semakin krusial di tengah ketidakpastian global. Kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang kerap berjalan sendiri-sendiri perlu diselaraskan agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil dan inklusif. Dengan sinergi itu, pemerataan pembangunan tidak lagi sekadar wacana, melainkan terwujud dalam kebijakan yang dirasakan langsung masyarakat di daerah. Ke depan, keberhasilan program-program tersebut menjadi tolok ukur sejauh mana perekonomian nasional mampu tumbuh merata dari Sabang hingga Merauke.