JAKARTA — Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih ambisius pada paruh kedua masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni 7,5 persen pada 2028 dan 8 persen pada 2029. Target tersebut tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang tengah disiapkan, seiring dengan optimisme pemerintah terhadap membaiknya fundamental ekonomi domestik.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi dapat berakselerasi seiring dengan berjalannya program-program prioritas, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, swasembada pangan dan energi, hingga industrialisasi manufaktur. Kebijakan fiskal yang semakin konsolidatif serta iklim investasi yang lebih ramah juga diyakini menjadi pendorong utama tercapainya target itu.
Strategi Pemerintah Mengejar Pertumbuhan Tinggi
Untuk mencapai pertumbuhan 7,5 persen hingga 8 persen, pemerintah mengandalkan beberapa pilar utama. Pertama, hilirisasi yang diperluas ke sektor-sektor baru seperti mineral kritis, kelautan, dan pertanian. Nilai tambah domestik yang terbentuk dari hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan ekspor dan membuka lapangan kerja baru, terutama di kawasan timur Indonesia.
Kedua, pemerintah akan mendorong percepatan belanja infrastruktur yang produktif, termasuk konektivitas antarwilayah dan pembangunan kawasan industri baru di luar Jawa. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan antara Pulau Jawa dan daerah lain, sekaligus memperkuat basis ekonomi regional.
Ketiga, stabilitas makroekonomi menjadi prasyarat yang tidak bisa ditawar. Pemerintah berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali, nilai tukar rupiah yang stabil, serta defisit fiskal yang disiplin. Kebijakan suku bunga yang kondusif juga diharapkan mendorong ekspansi kredit perbankan ke sektor produktif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dari sisi eksternal, pemerintah akan memanfaatkan momentum pergeseran rantai pasok global. Indonesia diposisikan sebagai destinasi investasi yang kompetitif di tengah persaingan negara-negara Asia Tenggara. Reformasi regulasi dan perizinan terus disederhanakan untuk menarik modal asing, terutama di sektor energi baru terbarukan dan industri pengolahan.
Pengamat ekonomi menilai target tersebut realistis jika didukung oleh konsistensi kebijakan, kepastian hukum, dan keberhasilan menekan biaya logistik. Namun, risiko eksternal seperti perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, serta tekanan geopolitik tetap menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Pertumbuhan tinggi tanpa disertai pemerataan hanya akan memperlebar jurang kesenjangan antardaerah.
Dengan strategi yang terukur, pemerintah optimistis Indonesia mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah dan melompat menuju negara maju pada periode tersebut. Kunci keberhasilannya kini bergantung pada disiplin pelaksanaan di lapangan, termasuk di tingkat daerah, serta sinergi antara pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat.
Komentar (0)