admin
Wakil Gubernur Maluku Utara mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara untuk terus meningkatkan harmonisasi kinerja dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Ajakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi internal yang digelar di Sofifi, ibu kota provinsi Maluku Utara.
Menurut Wagub, harmonisasi kinerja menjadi kunci utama agar program-program pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Sinergi antar perangkat daerah dinilai masih perlu diperkuat, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
"Harmonisasi bukan sekadar bekerja sama, tetapi bagaimana setiap OPD saling memahami tugas dan perannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan," ujarnya.
Perkuat Sinergi Antar Perangkat Daerah
Wagub menegaskan bahwa koordinasi yang baik antara OPD akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta para pimpinan OPD untuk membangun komunikasi yang intensif dan membuka ruang diskusi dalam menyelesaikan persoalan daerah.
Selain itu, disiplin dan integritas ASN juga menjadi sorotan. Wagub mengingatkan agar seluruh ASN menjaga profesionalisme, hadir tepat waktu, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tengah mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada kekompakan seluruh jajaran birokrasi.
Kondisi geografis Maluku Utara yang merupakan provinsi kepulauan menuntut koordinasi yang lebih erat antar perangkat daerah. Keterbatasan akses antarwilayah, mulai dari Ternate, Tidore, hingga Halmahera dan kepulauan lainnya, membuat perencanaan program harus dilakukan secara matang dan terpadu.
"Tidak ada pembangunan yang sukses tanpa birokrasi yang solid. Karena itu, saya mengajak seluruh ASN untuk menjadikan harmonisasi sebagai budaya kerja sehari-hari," tegasnya.
Wagub juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi. Digitalisasi layanan diharapkan mampu memangkas birokrasi yang berbelit dan mempercepat proses administrasi bagi masyarakat.
Wagub juga menekankan pentingnya pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja yang transparan. Setiap OPD diminta menyusun target capaian secara jelas dan terukur, sehingga masyarakat dapat mengetahui progres pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.
Sementara itu, para pejabat dan ASN yang hadir menyambut positif arahan tersebut. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Maluku Utara.
Dengan semangat kebersamaan tersebut, diharapkan seluruh program prioritas Pemprov Maluku Utara dapat berjalan lancar, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Komentar (0)