Persentase desa di Provinsi Maluku yang sebagian besar wilayahnya sudah memiliki penerangan jalan masih tertinggal dibanding rata-rata nasional. Kondisi ini tercermin dalam data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang memotret infrastruktur dasar di desa-desa seluruh Indonesia, termasuk di kawasan timur seperti Maluku.
Meski angka cakupannya bervariasi antarkabupaten dan kota, kondisi di lapangan menunjukkan penerangan jalan umum (PJU) di desa-desa Maluku belum merata. Desa-desa di Pulau Ambon serta kota Ambon dan Tual relatif lebih baik, sementara wilayah kepulauan seperti Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Seram Bagian Timur masih minim penerangan.
Data ini merupakan bagian dari pendataan potensi desa yang dilakukan BPS setiap tiga tahun sekali. Indikator yang diukur mencakup seberapa besar sebagian wilayah desa telah teraliri penerangan jalan, baik bersumber dari listrik negara maupun sumber penerangan lainnya.
Secara nasional, rata-rata desa yang sebagian besar wilayahnya memiliki penerangan jalan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, capaian Maluku umumnya masih berada di bawah rata-rata nasional, sejalan dengan masih rendahnya rasio elektrifikasi di sejumlah kabupaten kepulauan.
Geografi Kepulauan Jadi Penghambat Utama
Persoalan geografis menjadi penghambat utama pemerataan penerangan jalan di Maluku. Wilayah provinsi yang tersebar dalam ribuan pulau membuat pembangunan jaringan listrik dan pemasangan lampu jalan membutuhkan biaya tinggi. Distribusi peralatan dan proses pemeliharaan pun hanya bisa ditempuh melalui laut sehingga memakan waktu lama.
Keterbatasan anggaran pemerintah daerah turut memperlambat pengadaan penerangan jalan di desa-desa terpencil. Banyak desa yang baru menikmati aliran listrik dalam beberapa tahun terakhir, sehingga fokus pembangunan masih diarahkan pada penerangan rumah tangga. Sementara itu, penerangan jalan umum belum menjadi prioritas karena anggaran yang terbatas.
Padahal, keberadaan penerangan jalan berdampak langsung pada kehidupan warga. Jalan yang terang meningkatkan rasa aman, menekan angka kecelakaan lalu lintas pada malam hari, serta memperpanjang aktivitas ekonomi di pasar dan pusat keramaian desa.
Pemerintah Provinsi Maluku bersama kabupaten dan kota diharapkan mempercepat pemerataan penerangan jalan, terutama di desa-desa yang selama ini terpinggirkan. Sinergi dengan pemerintah pusat melalui program pembangunan infrastruktur kawasan timur Indonesia dinilai menjadi kunci untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
Dengan percepatan itu, diharapkan seluruh desa di Maluku dapat menikmati penerangan jalan yang memadai. Hal ini sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
Komentar (0)