Komisi III DPR Kutuk Tegas Penembakan Tiga ASN di Jayawijaya: Tindakan Biadab
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali menyerang di wilayah Papua. Kali ini, tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata. Insiden ini mendapat kutukan keras dari Komisi III DPR RI yang menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan biadab yang tidak dapat dibenarkan.
Menurut informasi yang diterima, penembakan terjadi pada Kamis (15/6/2023) di sekitar kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jayawijaya. Ketiga korban berprofesi sebagai ASN di dinas tersebut, yaitu Yulianus Pigome, Yulianus Wenda, dan Yulianus Wonda. Mereka sedang dalam perjalanan menuju lokasi pekerjaan saat diserang oleh sekelompok orang tak dikenal yang menggunakan senjata api.
Kronologi Penembakan
Kronologi insiden dimulai ketika ketiga korban sedang dalam perjalanan menggunakan mobil operasional dinas menuju lokasi proyek pembangunan jalan di Distrik Kurulu. Tiba-tiba, sekelompok orang bersenjata muncul dan memblokir jalan yang mereka lalui.
Saksi mata yang berada di lokasi melaporkan bahwa para penyerang langsung menembaki kendaraan yang ditumpangi korban. Akibatnya, ketiga ASN tersebut tewas di tempat kejadian. Setelah melakukan aksinya, para pelaku melarikan dira ke arah hutan belantara yang masih dekat dengan lokasi kejadian.
Kepala Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya, AKBP Eko Priyo Wibowo, mengonfirmasi insiden tersebut. Menurutnya, pihaknya sudah melakukan evakuasi korban dan sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif dan identitas para pelaku.
Reaksi Komisi III DPR
Insiden penembakan ASN ini langsung mendapat respon dari Komisi III DPR yang menangani urusan hukum, HAM, dan keamanan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, menyatakan bahwa tindakan penembakan terhadap ASN merupakan tindakan biadab dan tidak manusiawi.
"Kami mengecam tegas penembakan terhadap tiga ASN di Jayawijaya. Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diusut tuntas," ujar Herman dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).
Herman menambahkan bahwa ASN menjadi sasaran karena mereka adalah pelayan publik yang bertugas untuk melayani masyarakat. Menyerang ASN sama artinya dengan menyerang negara dan melanggar kedaulatan Indonesia.
Menurutnya, Komisi III akan meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk segera mengungkap pelaku dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Selain itu, Komisi III juga akan memastikan bahwa keamanan ASN di seluruh Indonesia terjamin.
Respons Pemerintah Daerah dan Pusat
Gubernur Papua, Lukas Enembe, juga turut menyayangkan insiden yang menelan korban tiga ASN ini. Dalam keterangannya, Gubernur Enembe meminta aparat keamanan untuk segera menangkap pelaku dan mengungkap motif di balik penembakan tersebut.
"Kami menyesalkan terjadinya insiden ini. ASN adalah pelayan publik yang harus dilindungi. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan aparat keamanan untuk menangani kasus ini," ujar Gubernur Enembe.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga mengecam keras penembakan terhadap ASN di Jayawijaya. Menurutnya, tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi dan akan diusut tuntas.
"Mendagri mengecam keras penembakan terhadap ASN di Jayawijaya. Tindakan ini menunjukkan kebiadaban dan tidak ada rasa kemanusiaan. Kami akan meminta Polri untuk mengungkap kasus ini secepatnya," ujar Tito.
Tingkatkan Keamanan ASN
Menindaklanjuti insiden ini, Pemerintah Daerah Jayawijaya telah menginstruksikan seluruh ASN untuk waspada dan meningkatkan keamanan diri. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan perlindungan khusus bagi ASN yang bekerja di daerah rawan konflik.
"Kami akan memberikan arahan kepada seluruh ASN untuk waspada dan tidak bekerja sendirian di daerah yang berisiko tinggi. Selain itu, kami juga akan meminta pihak keamanan untuk memberikan pengawalan ketika ASN bekerja di lokasi rawan," ujar Sekda Jayawijaya, Yulianus Wenda.
Sementara itu, Komisi III DPR juga akan menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan aparat keamanan untuk membahas langkah-langkah preventif guna melindungi ASN di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Papua yang sering dihantui konflik.
Dengan semakin seringnya serangan oleh KKB di Papua, Komisi III menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk mengakhiri aksi kekerasan tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di Papua guna menciptakan keadilan dan kemakmuran yang merata, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir.
Komentar (0)