Kemensos Buka-bukaan Alasan Banyak Bansos Tidak Tepat Sasaran
Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan penjelasan mengenai sejumlah program bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum tepat sasaran. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani mengakui bahwa masih ada penyimpangan dalam penyaluran bantuan, meskipun pihaknya telah berupaya melakukan berbagai langkah preventif untuk mengantisipasi hal tersebut.
Dalam sebuah konferensi pers yang digunakan akhir pekan lalu, Risma menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan bantuan sosial belum tepat sasaran. Faktor tersebut antara lain kurangnya koordinasi antarinstansi, data yang tidak akurat, serta kesulitan dalam verifikasi secara langsung di lapangan.
Penyebab Utama Tepat Sasaran
"Kami mengakui bahwa masih ada bantuan yang tidak tepat sasaran. Ini disebabkan oleh beberapa hal," ujar Risma seperti dilansir dari keterangan resmi Kemensos, Sabtu (25/3/2023).
Salah satu alasan utama menurut Risma adalah keterbatasan sistem data yang komprehensif. Menurutnya, data penerima manfaat seringkali tidak terintegrasi antar kementerian/lembaga. Akibatnya, ada kemungkinan seseorang menerima lebih dari satu jenis bantuan sekaligus, sementara ada yang seharusnya menerima namun tidak terdata.
"Kita perlu data yang akurat dan terintegrasi. Saat ini data di berbagai kementerian masih terpisah. Kita sedang berupaya melakukan integrasi data melalui Sistem Data Terpadu Kependudukan dan Sosial (SDTKS)," jelas Risma.
Mekanisme Verifikasi yang Kurang Optimal
Selain itu, mekanisme verifikasi di lapangan juga menjadi kendala. Menurut Risma, proses verifikasi masih dilakukan secara manual dan terbatas cakupannya. Hal ini menyebabkan beberapa penerima bantuan tidak terverifikasi secara menyeluruh.
"Kami sedang mengembangkan sistem verifikasi digital yang lebih komprehensif. Dengan teknologi, kita harapan dapat memverifikasi data penerima dengan lebih akurat dan cepat," tambahnya.
Risma juga mengungkap adanya praktik "aliran bawah" yang masih sering terjadi di beberapa daerah. Praktik ini menyebabkan bantuan yang seharusnya diterima masyarakat terdahulu justru disalurkan kepada kelompok lain yang tidak berhak.
Langkah-langkah yang Dilakukan
Sebagai antisipasi, Kemensos telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos. Pertama, meningkatkan koordinasi antarinstansi melalui forum Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Dampak Ekonomi COVID-19.
"Kami bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Bappenas untuk memastikan data terintegrasi dan penyaluran tepat sasaran," ujar Risma.
Kedua, mengembangkan aplikasi mobile untuk verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim verifikasi dari Kemensos serta aparat desa. Aplikasi ini memungkinkan verifikasi secara real-time dan mengurangi praktik manipulasi data.
Ketiga, meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi. Kemensos mendorong adanya mekanisme aduan bagi masyarakat yang merasa tidak menerima bantuan padahal berhak, atau menerima bantuan padahal tidak memenuhi kriteria.
Target dan Tantangan
Risma menargetkan pada tahun 2023, semua program bansos dapat disalurkan dengan ketepatan sasaran minimal 90%. Target ini tentu tidak mudah mengingui masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama di daerah terpencil yang aksesnya sulit.
"Kami juga berencana untuk melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai kriteria penerima bantuan, agar tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan karena kurangnya informasi," tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas, Kemensos juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi berkala terhadap setiap program bansos. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas program dan melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan.
"Kami terus berupaya memastikan setiap rupiah anggaran untuk bansos tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan," pungkas Risma.
Komentar (0)