Wamenkeu Ungkap Empat Jurus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen 2027

Wakil Menteri Keuangan mengungkapkan empat jurus kebijakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027. Keempat strategi tersebut dirancang agar sasaran pertumbuhan dapat dicapai dengan fondasi fiskal yang sehat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal ini disampaikan Wamenkeu dalam forum ekonomi yang dihadiri para praktisi perpajakan, termasuk anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Empat Jurus Pendorong Pertumbuhan

Jurus pertama adalah optimalisasi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak. Pemerintah menargetkan rasio perpajakan terus meningkat tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan semakin lebar dan ketergantungan terhadap utang dapat ditekan.

Jurus kedua mengarah pada belanja negara yang lebih produktif. Anggaran akan difokuskan pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang memiliki efek pengganda tinggi, termasuk bagi perekonomian daerah di luar Jawa yang selama ini masih membutuhkan akselerasi pembangunan. Pemerataan pembangunan ini dinilai krusial mengingat kontribusi luar Jawa terhadap produk domestik bruto terus meningkat.

Jurus ketiga berkaitan dengan investasi dan hilirisasi. Pemerintah akan memperkuat insentif fiskal yang tepat sasaran bagi sektor prioritas, seperti industri pengolahan dan energi terbarukan, guna menarik modal asing dan domestik sekaligus memperluas lapangan kerja di daerah.

Jurus keempat adalah reformasi dan digitalisasi layanan perpajakan. Dengan sistem yang lebih sederhana dan pasti, biaya kepatuhan wajib pajak dapat ditekan, kepatuhan meningkat, dan iklim usaha menjadi lebih kondusif bagi pelaku usaha kecil maupun korporasi besar.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia menilai keempat jurus itu saling terkait dan membutuhkan eksekusi yang konsisten. Konsultan pajak siap menjadi jembatan antara wajib pajak dan otoritas fiskal, terutama dalam mendampingi kepatuhan di tengah perubahan regulasi. Organisasi ini juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan sosialisasi yang masif agar insentif yang diberikan benar-benar dimanfaatkan pelaku usaha, khususnya di daerah. Peran konsultan dianggap strategis untuk mendorong wajib pajak daerah memahami kewajiban sekaligus haknya.

Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan konsultan pajak, target pertumbuhan 6 persen pada 2027 dinilai realistis. Namun, komitmen terhadap reformasi struktural dan disiplin fiskal menjadi syarat utama agar pertumbuhan yang dicapai bersifat inklusif dan berkelanjutan.