Walkot Makassar Minta Driver Ojol Dikecualikan dari Aturan Ganjil-Genap BBM
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengajukan permintaan agar pengemudi ojek online (ojol) dikecualikan dari aturan ganjil-genap penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Permintaan ini diajukan dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Perhubungan, beberapa waktu lalu.
Dalam rapat tersebut, Walikota menyoroti tantangan yang dihadapi para pengemudi ojek online akibat kebijakan ganjil-genap BBM subsidi. Menurutnya, para pengemudi ojek online menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena bergantung sepenuhnya pada BBM subsidi untuk kehidupan sehari-hari.
"Para pengemudi ojek online ini tidak punya pilihan lain selain menggunakan BBM subsidi karena pendapatan mereka yang tidak menentu dan relatif rendah," ujar Walikota Ramdhan dalam keterangannya, Sabtu (15/7).
Dampak Kebijakan bagi Para Pengemudi
Kebijakan ganjil-genap BBM subsidi yang diterapkan pemerintah sejak awal Juli 2023 memang dirancang untuk menghemat subsidi BBM dan mendorong efisiensi energi. Namun, kebijakan ini ternyata memberikan dampak signifikan bagi para pengemudi ojek online yang jumlahnya ribuan di Kota Makassar.
Banyak pengemudi ojek online yang mengeluhkan kenaikan biaya operasional akibat tidak bisa lagi menggunakan BBM subsidi. Sebelumnya, mereka bisa mengisi BBM jenis Premium dengan harga subsidi sekitar Rp 6.500 per liter. Namun, dengan kebijakan ganjil-genap, mereka terpaksa menggunakan BBM non-subsidi yang harganya mencapai Rp 15.000 per liter atau lebih.
"Kenaikan harga BBM membuat pendapatan kami berkurang drastis. Modal untuk BBM saja bisa mencapai Rp 50.000-Rp 70.000 per hari, padahal sebelumnya hanya sekitar Rp 30.000," ujar Amir, seorang pengemudi ojek online di Makassar, kepada wartawan.
Permintaan Penyesuaian Kebijakan
Walikota Ramdhan menjelaskan bahwa para pengemudi ojek online memang telah diwajibkan memiliki SIM C dan STNK kendaraan. Namun, dengan kebijakan ganjil-genap, mereka menghadapi kesulitan tambahan dalam menjalankan usaha yang menjadi sumber utama penghidupan mereka.
"Mereka sudah membayar pajak melalui PPN dan PBB kendaraan, namun tidak mendapatkan manfaat seperti yang diharapkan dari kebijakan ini. Seharusnya ada penyesuaian agar mereka tetap bisa merasakan keadilan," tambah Walikota.
Permintaan pengecualian bagi pengemudi ojek online ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak bagi masyarakat kecil. Walikota berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan ulang kebijakan ini atau memberikan toleransi khusus bagi pengemudi ojek online.
Tanggapan Pemerintah Pusat
Sementara itu, Kementerian ESDM menyatakan masih mengevaluasi masukan dari pemerintah daerah terkait dampak kebijakan ganjil-genap BBM subsidi. Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengakui bahwa ada beberapa kelompok yang memang memerlukan pertimbangan khusus.
"Kami sedang melakukan evaluasi menyeluruh terkait implementasi kebijakan ganjil-genap BBM subsidi. Tentu saja kita akan mempertimbangkan setiap masukan dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah daerah dan asosiasi pengemudi," ujar Menteri Arifin dalam konferensi pers terpisah.
Walikota Ramdhan berharap pemerintah pusat dapat segera menindaklanjuti masukan ini guna mengurangi beban para pengemudi ojek online. Ia juga menekankan pentingnya adanya komunikasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan yang berdampak luas.
Langkah-Langkah Darurat
Sementara menunggu keputusan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Makassar berencana memberikan bantuan sementara bagi para pengemudi ojek online yang terdampak. Bantuan ini berupa subsidi BBM non-subsidi atau insentif lainnya.
"Kami akan mengadakan rapat dengan DPRD dan asosiasi pengemudi untuk merumuskan bantuan darurat yang bisa diberikan. Tujuannya adalah agar para pengemudi tidak terlalu terbebani oleh kenaikan harga BBM," jelas Walikota.
Pemerintah Kota Makassar juga berencana melakukan sosialisasi intensif mengenai kebijakan ganjil-genap BBM subsidi kepada masyarakat, termasuk para pengemudi ojek online. Sosialisasi ini bertujuan agar para pengemudi memahami aturan yang berlaku dan cara mengurus dispensasi jika memang memenuhi syarat.
Dengan demikian, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat meminimalkan dampak negatif dari kebijakan ganjil-genap BBM subsidi bagi para pengemudi ojek online, sambil menunggu keputusan final dari pemerintah pusat terkait pengecualian yang diminta.
Komentar (0)