Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) yang dihadiri jajaran pejabat tinggi pratama atau eselon II di lingkungan pemprov. Dalam forum tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan komitmennya untuk membenahi mesin pemerintahan agar pelayanan publik dan pembangunan daerah berjalan lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran.
Rapim tersebut menjadi ajang konsolidasi awal sekaligus penguatan koordinasi antara pimpinan daerah, sekretariat daerah, dinas, badan, hingga biro-biro di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal itu menekankan bahwa birokrasi harus menjadi motor penggerak utama seluruh program pembangunan, bukan sekadar pelaksana administratif.
Percepatan Program Prioritas dan Perbaikan Kinerja ASN
Dalam arahannya, Miq Iqbal meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan program kerja dengan visi dan misi pembangunan NTB, termasuk prioritas penurunan kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan investasi, serta penguatan sektor pariwisata dan pertanian. Ia juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi anggaran agar belanja daerah tepat waktu dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, kepala daerah menekankan perlunya perbaikan kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui disiplin, transparansi, dan akuntabilitas. Menurutnya, mesin pemerintahan yang sehat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Karena itu, pembenahan kelembagaan dan penyederhanaan birokrasi akan terus didorong agar proses pengambilan keputusan lebih cepat tanpa mengorbankan prinsip tata kelola yang baik.
Miq Iqbal juga mengingatkan jajarannya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-NTB. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan daerah dianggap penting untuk memastikan program pembangunan berjalan berkesinambungan hingga ke tingkat desa. Ia berharap setiap program yang dirancang menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan, bukan hanya memenuhi target administratif.
Rapim ini ditutup dengan komitmen bersama seluruh jajaran untuk bekerja secara profesional dan berorientasi pada hasil. Gubernur meminta setiap perangkat daerah menyusun rencana aksi yang terukur dan melaporkan perkembangan pelaksanaannya secara berkala. Dengan pembenahan mesin pemerintahan tersebut, diharapkan pelayanan publik di NTB semakin prima dan pembangunan daerah berjalan lebih cepat, transparan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Komentar (0)