Rapat 4 Jam dengan DPR, MIND ID Minta Dilindungi Undang-Undang
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mineral dan batubara, Mineral dan Batubara Indonesia (MIND ID), menggelar pertemuan panjang dengan anggota Komisi VII DPR RI. Pertemuan yang berlangsung selama empat jam ini membahas perlunya perlindungan hukum bagi perusahaan BUMN dalam menjalankan operasionalnya. MIND ID menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengelola sumber daya alam nasional, terutama terkait perizinan dan regulasi yang seringkali berubah.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama MIND ID, Okidanto Widodo, menjelaskan bahwa perusahaan sering menghadapi ketidakpastian regulasi yang berdampak pada investasi dan kelancaran operasional bisnis. Menurutnya, stabilitas hukum menjadi faktor krusial bagi industri pertambangan yang membutuhkan investasi jangka panjang dan skala besar.
Tantangan Regulasi dalam Industri Pertambangan
Okidanto mencontohkan beberapa perizinan yang sering mengalami perubahan atau kebuntuan administrasi. "Kita sering menemukan izin lingkungan yang memakan waktu lama untuk disetujui, padahal proses ini sangat mempengaruhi kelancaran produksi dan investasi jangka panjang yang telah kita lakukan," ujarnya.
Ia juga menyoroti masalah dualisme aturan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya alam. Menurutnya, perbedaan interpretasi dan pelaksanaan regulasi seringkali menciptakan ketidakpastisan bagi pelaku usaha. "Kita membutuhkan kerangka hukum yang jelas dan konsisten dari pusat hingga daerah untuk memastikan kepastian hukum," tambahnya.
Peran Strategis MIND ID bagi Ekonomi Nasional
MIND ID, sebagai BUMN dengan fokus pada mineral dan batubara, memainkan peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan ini mengelola berbagai aset pertambangan penting yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dalam pertemuan dengan anggota DPR, Okidanto menjelaskan bahwa MIND ID telah berkomitmen untuk meningkatkan nilai tambah mineral mentah melalui pengembangan industri hilirisasi. "Kita tidak hanya ingin mengekspor bahan mentah, tetapi juga membangun industri pengolahan di dalam negeri untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar dan lapangan kerja yang lebih banyak," ujarnya.
Perusahaan juga telah mengembangkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TSL) yang komprehensif. "Kita berinvestasi besar-besaran di bidang TSL, mulai dari peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar operasional hingga upaya pelestarian lingkungan. Namun, semua ini membutuhkan kepastian regulasi untuk merencanakan investasi jangka panjang," jelas Okidanto.
Usulan Perlindungan Hukum untuk BUMN Pertambangan
Sebagai solusi atas tantangan yang dihadapi, MIND ID mengusulkan perlindungan hukum khusus bagi BUMN di sektor pertambangan. Usulan ini meliputi penguatan stabilitas hukum dalam perizinan, harmonisasi regulasi antar kementerian dan lembaga, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kami memohon dukungan DPR dalam memperjuangkan perlindungan hukum ini. Dengan kepastian regulasi, MIND ID dapat berinvestasi lebih besar dalam pengembangan industri hilirisasi, peningkatan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan, dan program TSL yang lebih komprehensif," kata Okidanto.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan akan menindaklanjuti masukan dari MIND ID. "Kami akan mengkaji masukan ini secara mendalam dan memastikan bahwa regulasi yang ada mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pertumbuhan industri pertambangan yang berkelanjutan," ujarnya.
Dasco juga menekankan pentingnya sinergi antara BUMN dan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam nasional. "Kita perlu mencari titik temu antara kebutuhan investasi dengan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Semua ini harus diatur dalam kerangka hukum yang jelas dan adil," tambahnya.
Pertemuan antara MIND ID dan Komisi VII DPR RI ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membentuk regulasi yang lebih kondusif bagi industri pertambangan Indonesia. Dengan perlindungan hukum yang kuat, diharapkan BUMN seperti MIND ID dapat berperan lebih maksimal dalam mengelola sumber daya alam untuk kemajuan bangsa.
Komentar (0)