admin
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong memberikan bimbingan edukasi inklusif kepada para pengusaha kena pajak (PKP) baru di wilayah Papua Barat Daya. Kegiatan ini merupakan bagian dari program edukasi perpajakan yang digelar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak sejak awal.
Bimbingan untuk Tingkatkan Kepatuhan PKP Baru
Dalam kegiatan tersebut, para PKP baru yang tersebar di Kota Sorong dan kabupaten sekitarnya mendapatkan pendampingan langsung dari petugas pajak. Materi yang disampaikan mencakup hak dan kewajiban PKP, tata cara penerbitan faktur pajak, mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa, hingga pengisian SPT Tahunan secara elektronik melalui e-faktur dan e-SPT.
Edukasi inklusif ini dirancang agar seluruh pelaku usaha, termasuk pengusaha di daerah yang jauh dari pusat kota di Papua Barat Daya, dapat memahami kewajiban perpajakan dengan mudah. Pendekatan yang digunakan bersifat dua arah, sehingga peserta dapat langsung bertanya dan berdiskusi dengan penyuluh pajak mengenai kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha.
Papua Barat Daya yang merupakan provinsi termuda di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan pelaku usaha. Kondisi ini mendorong DJP untuk memperkuat layanan edukasi agar wajib pajak baru tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sejak awal.
Kepala KPP Pratama Sorong menegaskan bahwa bimbingan ini penting untuk mencegah kesalahan administrasi yang sering dilakukan PKP baru. Banyak pengusaha yang baru terdaftar sebagai PKP belum memahami prosedur pelaporan pajak sehingga rawan terkena sanksi administrasi. Dengan pendampingan yang intensif, diharapkan kesalahan tersebut dapat diminimalkan.
Melalui edukasi inklusif, DJP berharap PKP baru di Papua Barat Daya dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan di kawasan timur Indonesia yang terus digenjot dalam beberapa tahun terakhir. Kepatuhan yang terjaga sejak awal dinilai mampu mencegah potensi tunggakan di kemudian hari.
Program ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kepatuhan yang baik, pelaku usaha dapat fokus mengembangkan bisnisnya tanpa dibayangi persoalan administrasi perpajakan. KPP Pratama Sorong berkomitmen terus mendampingi PKP baru melalui berbagai kanal, baik layanan tatap muka, telepon, maupun platform digital.
Layanan konsultasi gratis juga dibuka bagi pengusaha yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban pajaknya. Melalui pendekatan ini, petugas pajak memastikan setiap peserta memahami penggunaan aplikasi perpajakan secara mandiri. Dengan adanya bimbingan ini, diharapkan kesadaran pajak pelaku usaha di Papua Barat Daya semakin meningkat, seiring dengan bertumbuhnya jumlah pengusaha kena pajak di provinsi termuda di Indonesia tersebut.
Komentar (0)