admin
Seorang perempuan muda berusia 18 tahun berdiri tenang di hadapan mantan komandan Taliban yang berjanggut putih di sebuah ruang pertemuan. Ia menyampaikan permohonan untuk bercerai dari suaminya yang dituduhnya melakukan kekerasan dan penganiayaan selama berbulan-bulan.
Perempuan itu menyebut suaminya kerap memukul dan menganiaya dirinya sehingga ia merasa tidak punya pilihan lain selain mengajukan perceraian. Di sebuah negara yang melarang anak perempuan mengakses pendidikan menengah, remaja itu menyampaikan argumennya dengan tenang dan percaya diri, wajahnya sepenuhnya tertutup cadar dan kacamata hitam.
“Jika masih ada peluang untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini… Saya telah mengambil keputusan,” ujarnya.
Gubernur setempat semula mencoba membujuknya agar membatalkan niat bercerai. Setelah itu, ia melontarkan komentar bahwa perempuan “tidak berakal” dan “kekurangan kecerdasan”, disambut tawa para pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua adat di sekitarnya. Momen itu menjadi gambaran langka tentang cara penguasa memperlakukan persoalan perempuan di negeri itu.
Lima Tahun di Bawah Pemerintahan Taliban
Insiden tersebut terjadi lima tahun setelah Taliban menggulingkan pemerintah yang didukung Amerika Serikat. Kelompok itu merebut kembali kendali Afghanistan pada Agustus 2021, tak lama setelah pasukan asing ditarik dari negara tersebut.
Sejak berkuasa, perempuan Afghanistan menghadapi serangkaian pembatasan yang kian menyempit:
- Tersingkir dari sebagian besar tempat kerja;
- Dilarang masuk universitas;
- Tidak boleh bepergian sendirian;
- Dilarang mengunjungi taman dan pusat rekreasi.
Kontrol itu menjangkau hampir seluruh sendi kehidupan, termasuk urusan rumah tangga dan penggunaan ponsel pintar.
Dalam pertemuan yang tersebar selama dua tahun, BBC memperoleh akses yang tidak lazim ke sejumlah tokoh berpengaruh dalam gerakan Islam garis keras itu. Mereka adalah laki-laki yang pernah merencanakan serangan bunuh diri atau menghabiskan bertahun-tahun di tempat persembunyian bawah tanah, tetapi kini menjabat sebagai pejabat dan tentara. Akses semacam ini tergolong langka di tengah pembatasan ketat terhadap pemberitaan independen di Afghanistan.
Taliban berkuasa dengan klaim bahwa mereka telah berubah. Namun, banyak kebijakan mereka tetap serupa dengan penafsiran ketat syariat Islam yang diterapkan pada 1990-an. Para pejabat yang ditemui BBC tampak ingin menampilkan diri sebagai sosok yang masuk akal, tetapi enggan membicarakan kekerasan masa lalu mereka. BBC juga menyaksikan momen-momen ketegangan antara penguasa dan rakyat yang diperintah.
Para perempuan Afghanistan mengaku kepada BBC bahwa kehidupan mereka tidak lagi bisa dikenali setelah lima tahun kekuasaan Taliban. Banyak di antara mereka kehilangan mata pencaharian dan cita-cita setelah larangan bekerja dan belajar diberlakukan. Upaya jurnalis mengajukan pertanyaan tentang pendidikan perempuan dan anak perempuan selama lima tahun pun tidak banyak mengubah kebijakan penguasa.
Pada akhirnya, Gubernur Sarhadi meminta Tuba — bukan nama sebenarnya — untuk bertahan dalam pernikahannya.
Pelajaran bagi Papua Barat Daya
Kisah Tuba menjadi pengingat betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika hak perempuan dicabut secara sistematis. Bagi warga Papua Barat Daya, pengalaman Afghanistan relevan karena di Tanah Papua perempuan memegang peran sentral dalam keluarga, ekonomi rumah tangga, dan pelestarian budaya adat, sementara perluasan akses pendidikan bagi anak perempuan di daerah terpencil terus diperjuangkan. Kebijakan yang mempersempit ruang gerak perempuan, di mana pun terjadi, pada akhirnya melemahkan masa depan masyarakat.
Peristiwa di Afghanistan juga menggarisbawahi bahwa kekuasaan tanpa pengawasan dapat merampas kebebasan dasar warganya. Karena itu, perhatian dan solidaritas internasional — termasuk dari Indonesia — terhadap hak-hak perempuan Afghanistan dinilai tetap penting lima tahun setelah kelompok itu kembali berkuasa.
Komentar (0)