admin
Liputan khusus BBC mengungkap realitas keseharian pemerintahan Taliban di Afghanistan lima tahun setelah kelompok itu merebut kekuasaan dari pemerintah yang didukung Amerika Serikat pada Agustus 2021. Melalui serangkaian pertemuan yang berlangsung selama dua tahun, jurnalis BBC memperoleh akses langka ke sejumlah tokoh berpengaruh dalam kelompok Islam garis keras itu. Mereka antara lain mantan komandan yang pernah merencanakan serangan bunuh diri atau bertahun-tahun bersembunyi di persembunyian bawah tanah, dan kini menjadi pejabat serta tentara rezim.
Salah satu momen yang terekam dalam liputan berjudul “Divorce, smartphones and control” itu adalah seorang perempuan berusia 18 tahun yang menghadap gubernur untuk meminta cerai dari suaminya. Ia menuding sang suami melakukan kekerasan dan penganiayaan selama berbulan-bulan. Di negara yang melarang anak perempuan mengenyam pendidikan menengah itu, ia menyampaikan argumentasi dengan tenang dan percaya diri, meski seluruh wajahnya tertutup cadar dan kacamata hitam.
“Kalau masih ada kemungkinan untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini... Saya sudah mengambil keputusan,” ujarnya.
Sang gubernur semula berusaha membujuknya agar tidak bercerai. Ia kemudian melontarkan komentar bahwa perempuan “tidak punya akal” dan “kurang kecerdasan”, yang disambut tawa para pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua di sekitarnya. Momen itu menjadi gambaran langka tentang perlakuan terhadap perempuan di bawah kekuasaan Taliban.
Menurut laporan tersebut, sang gubernur sempat mengajukan sejumlah argumen agar Tuba mempertimbangkan kembali keputusannya, termasuk pandangan bahwa perceraian sebaiknya menjadi jalan terakhir. Namun Tuba tetap pada pendiriannya, meski ia sadar posisinya sebagai perempuan di bawah rezim yang membatasi hak-hak mereka sangatlah lemah.
Lima Tahun Pengekangan Terhadap Perempuan
Sejak menguasai Kabul pada 2021, Taliban memberlakukan sejumlah pembatasan ketat bagi perempuan:
- Perempuan disingkirkan dari sebagian besar tempat kerja;
- Dilarang mengenyam pendidikan universitas;
- Tidak diizinkan bepergian sendirian atau mengunjungi taman dan pusat rekreasi;
- Anak perempuan dilarang melanjutkan pendidikan menengah.
Taliban kembali berkuasa dengan janji telah berubah, tetapi banyak kebijakannya dinilai mirip dengan interpretasi keras syariat Islam yang mereka terapkan pada 1990-an. Para pejabat yang ditemui BBC tampak ingin menampilkan diri sebagai pihak yang masuk akal, namun enggan membahas kekerasan yang mereka lakukan di masa lalu. Dari pertemuan itu terlihat pula ketegangan antara penguasa dan rakyat yang diperintah. Menariknya, judul laporan tersebut sendiri merujuk pada kontras antara kontrol ketat rezim dan penggunaan ponsel pintar oleh para pejabatnya.
Laporan ini muncul di tengah tekanan internasional yang kian kuat terhadap Taliban. Afghanistan kini menjadi satu-satunya negara di dunia yang melarang anak perempuan bersekolah di atas kelas enam, kebijakan yang berulang kali dikecam berbagai negara dan organisasi hak asasi manusia. Badan-badan PBB memperingatkan bahwa satu generasi anak perempuan Afghanistan berisiko kehilangan akses pendidikan secara permanen.
Perhatian Warga DKI Jakarta
Perkembangan di Afghanistan selalu menarik perhatian warga DKI Jakarta, mengingat hubungan historis kedua negara dan banyaknya mahasiswa Indonesia yang pernah menempuh pendidikan di Kabul pada masa lalu. Komunitas pegiat hak perempuan di ibu kota juga kerap mendorong pemerintah Indonesia agar konsisten menyuarakan hak pendidikan anak perempuan Afghanistan di forum internasional, termasuk melalui ASEAN dan PBB.
Perempuan Afghanistan sendiri menyebut kehidupan mereka kini tak lagi bisa dikenali setelah lima tahun di bawah kekuasaan Taliban. Dalam kasus perceraian tersebut, Gubernur Sarhadi menilai Tuba—bukan nama sebenarnya—harus tetap bertahan dalam pernikahannya.
Komentar (0)