admin
Selama dua tahun, BBC memperoleh akses yang langka dan tidak biasa ke sejumlah tokoh berpengaruh dalam gerakan Taliban, kelompok Islam garis keras yang kini memerintah Afghanistan. Para pejabat, gubernur, dan tentara yang ditemui adalah orang-orang yang pernah merencanakan serangan bunuh diri atau bertahun-tahun bersembunyi di tempat persembunyian bawah tanah. Kini mereka duduk sebagai penguasa dan aparat negara.
Dalam perjumpaan yang tersebar selama dua tahun tersebut, BBC menyaksikan langsung realitas sehari-hari di bawah kekuasaan Taliban, tepat lima tahun setelah kelompok itu menggulingkan pemerintahan yang didukung Amerika Serikat pada 2021. Ada momen-momen yang memperlihatkan ketegangan antara penguasa dan rakyat yang mereka perintah.
Perempuan Muda yang Ingin Bercerai
Salah satu momen paling mencolok terjadi di kantor seorang gubernur. Seorang perempuan berusia 18 tahun, yang seluruh wajahnya tertutup niqab dan kacamata hitam, datang untuk meminta izin bercerai dari suaminya. Ia menuding sang suami melakukan kekerasan dan penganiayaan selama berbulan-bulan.
Di negara yang melarang anak perempuan mengenyam pendidikan menengah, ia menyampaikan argumennya dengan tenang dan percaya diri. "Jika masih ada kemungkinan hidup bersama, saya tidak akan berada di sini... Saya sudah mengambil keputusan," katanya.
Alih-alih mengabulkan permintaannya, gubernur justru mencoba membujuknya agar membatalkan niat bercerai. Belakangan, sang gubernur berkomentar bahwa perempuan "tidak punya akal" dan "kekurangan intelektualitas", disambut tawa para pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua di sekitarnya.
Gubernur Sarhadi akhirnya menyatakan bahwa Tuba, bukan nama sebenarnya, harus tetap bertahan dalam pernikahannya. Kasus ini menjadi gambaran betapa sulitnya perempuan Afghanistan memperjuangkan hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk keluar dari pernikahan yang diwarnai kekerasan.
Lima Tahun Pembatasan Berlapis
Sejak kembali berkuasa pada 2021, Taliban menerapkan pembatasan berlapis bagi perempuan Afghanistan:
- Anak perempuan dilarang bersekolah di jenjang menengah dan dilarang masuk universitas;
- Perempuan dikeluarkan dari hampir seluruh tempat kerja;
- Perempuan dilarang bepergian sendiri tanpa pendamping laki-laki;
- Perempuan tidak boleh mengunjungi taman dan pusat rekreasi.
Taliban berkuasa dengan klaim bahwa mereka telah berubah. Namun banyak kebijakan mereka nyaris sama dengan penafsiran keras atas syariat Islam yang mereka terapkan pada 1990-an. Pria-pria yang ditemui BBC tampak ingin menampilkan diri sebagai pihak yang masuk akal, tetapi enggan membahas kekerasan masa lalu mereka. Para perempuan Afghanistan yang ditemui BBC mengaku kehidupan mereka tidak lagi bisa dikenali setelah lima tahun di bawah kekuasaan Taliban.
Laporan ini dirilis di tengah sorotan dunia terhadap kebijakan Taliban soal perempuan. Komunitas internasional hingga kini belum mengakui pemerintahan Kabul sebagai pemerintahan yang sah, sebagian besar karena catatan hak asasi manusianya, khususnya terhadap perempuan dan anak perempuan. Bantuan luar negeri yang selama ini menopang layanan pendidikan dan kesehatan rakyat Afghanistan juga terhenti atau dipangkas drastis.
Relevansi untuk Warga Banten
Kondisi ini menjadi pengingat bagi warga Banten, termasuk komunitas pesantren dan keluarga di provinsi paling barat Pulau Jawa ini, betapa berharganya jaminan hukum yang dimiliki perempuan Indonesia. Di Tanah Air, perempuan dijamin haknya atas pendidikan hingga jenjang tertinggi dan dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Bagi masyarakat Banten yang dikenal religius, kisah dari Afghanistan ini juga menegaskan bahwa ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin tidak identik dengan pembatasan hak perempuan. Negara, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah di Banten, tetap hadir melindungi warga dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan keadilan hukum—hak yang masih diperjuangkan mati-matian oleh perempuan Afghanistan.
Komentar (0)