Seorang perempuan berusia 18 tahun menuntut cerai dari suaminya di hadapan seorang mantan komandan Taliban yang kini menjabat gubernur di Afghanistan. Ia menuduh suaminya melakukan kekerasan dan penganiayaan selama berbulan-bulan.
Di negara yang melarang anak perempuan bersekolah di jenjang menengah, perempuan muda itu menyampaikan argumennya dengan tenang dan percaya diri. Seluruh wajahnya tertutup cadar penuh dan kacamata hitam, sehingga hanya suaranya yang terdengar di ruangan yang dipenuhi para pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua setempat.
“Jika masih ada harapan untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini… Saya sudah mengambil keputusan,” ujarnya seperti dikutip BBC.
Sang gubernur semula mencoba membujuknya membatalkan niat bercerai. Namun tak lama kemudian, ia berkomentar bahwa perempuan “tidak punya akal” dan “kurang kecerdasan”. Pernyataan itu disambut tawa dari para pejabat laki-laki dan tokoh masyarakat di sekitarnya, memberikan gambaran langka tentang bagaimana perempuan dipandang dalam struktur kekuasaan Taliban.
Lima Tahun Setelah 2021
Momen itu menjadi potret realitas keseharian di bawah kekuasaan Taliban, lima tahun setelah kelompok garis keras itu menggulingkan pemerintahan yang didukung Amerika Serikat pada Agustus 2021. Kejatuhan Kabul saat itu menandai berakhirnya dua dekade pendudukan internasional dan memicu kekacauan evakuasi besar-besaran.
Sejak berkuasa, Taliban membatasi hampir seluruh aspek kehidupan perempuan. Mereka dikeluarkan dari sebagian besar tempat kerja, dilarang masuk universitas, dan tidak boleh bepergian sendirian atau mengunjungi taman serta pusat rekreasi. Hingga kini, tidak ada negara yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban, sementara tekanan dan sanksi internasional terus berlanjut.
- Perempuan dilarang menempuh pendidikan menengah dan perguruan tinggi.
- Perempuan tidak boleh bepergian sendirian tanpa pendamping laki-laki (mahram).
- Perempuan dilarang mengunjungi taman, pusat kebugaran, dan tempat rekreasi umum.
- Perempuan dikeluarkan dari sebagian besar sektor pekerjaan, termasuk administrasi publik.
Akibatnya, banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan dan hidup dalam ketidakpastian. Di banyak rumah tangga, perempuan yang dulu bekerja kini bergantung penuh pada kerabat laki-laki. Sebagian terpaksa mengandalkan bantuan kemanusiaan, sementara sebagian lain memilih meninggalkan negerinya. Sejumlah perempuan Afghanistan menyebut kehidupan mereka tidak lagi dapat dikenali setelah lima tahun pemerintahan Taliban.
Akses Langka ke Lingkaran Dalam Taliban
Dalam pertemuan yang tersebar selama dua tahun, BBC memperoleh akses yang tidak biasa kepada tokoh-tokoh berpengaruh dalam gerakan Islam garis keras itu. Jurnalis menghabiskan waktu bersama laki-laki yang pernah merencanakan serangan bunuh diri atau bertahun-tahun hidup di persembunyian bawah tanah, tetapi kini menjadi pejabat dan tentara.
Taliban berkuasa dengan mengklaim telah berubah. Namun banyak kebijakan mereka kini mirip dengan penerapan Syariah yang keras pada era 1990-an. Para petinggi yang ditemui tampak ingin menampilkan diri sebagai sosok yang masuk akal, tetapi enggan membahas kekerasan masa lalu mereka. Di balik itu, terlihat kegelisahan dalam hubungan antara penguasa dan rakyat yang diperintah.
Kembali ke kasus Tuba—bukan nama sebenarnya—Gubernur Sarhadi menilai ia sebaiknya tetap bertahan dalam pernikahannya. Perempuan muda itu pun meninggalkan ruangan tanpa kejelasan nasib permohonannya.
Relevansi bagi Jawa Barat
Bagi pembaca di Jawa Barat, kabar ini menjadi pengingat betapa berharganya jaminan akses pendidikan dan perlindungan hukum bagi perempuan. Dengan tradisi pesantren yang kuat dan corak Islam yang moderat, Jawa Barat selama ini konsisten mendorong pendidikan perempuan—dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi—antara lain lewat program beasiswa dan pemberdayaan perempuan di berbagai kabupaten/kota. Kontras dengan kebijakan Taliban itu menunjukkan bahwa hak-hak perempuan bukan sesuatu yang bisa dianggap pasti, melainkan harus terus dijaga dan diperjuangkan.
Komentar (0)