Negara Tetangga RI Jadi Produsen Opium Terbesar Dunia

Myanmar Jadi Produsen Opium Terbesar Dunia, Ancam Stabilitas Regional

Myanmar berhasil menggeser Afghanistan sebagai produsen opium terbesar dunia, menurut laporan terbaru dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Pergeseran ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas regional, terutama bagi negara tetangga seperti Indonesia yang berhadapan langsung dengan konsekuensi peredaran narkoba.

Data UNODC menunjukkan produksi opium di Myanmar mencapai 1.080 ton pada tahun 2023, meningkat drastis dari 490 ton pada tahun 2022. Angka ini membuat Myanmar menguasai 46% dari total produksi opium global, melampaui Afghanistan yang hanya menyumbang 23%. Peningkatan produksi ini terjadi di tengah ketidakstabilan politik di Myanmar setelah kudeta militer pada Februari 2021.

Faktor Peningkatan Produksi Opium

Beberapa faktor berkontribusi pada lonjakan produksi opium di Myanmar. Pertama, konflik internal yang terus berlanjut di berbagai daerah telah membuat pemerintah pusat kehilangan kendali atas wilayah perbukitan di utara, yang menjadi pusat produksi opium. Kedua, kelangkaan mata uang dan penurunan nilai mata uang Myanmar mendorong petani beralih dari tanaman legal seperti jagung dan kentang ke tanaman opium yang memberikan keuntungan lebih besar. Ketiga, pembatasan kegiatan pertanian akibat konflik membuat opium menjadi salah sedikit sumber pendapatan yang tersedia bagi masyarakat setempat.

Wilayah utara Myanmar, terutama negara bagian Shan, telah lama menjadi pusat produksi opium. Daerah ini memiliki kondisi geografis yang cocok untuk pertanaman papaver somniferum, tanang yang menghasilkan biji opium. Selain itu, keberadaan kelompok pemberontak yang menguasai wilayah tersebut memungkinkan aktivitas produksi opium berkembang tanpa intervensi yang efektif dari pemerintah pusat.

Dampak Terhadap Indonesia dan Negara Tetangga

Sebagai negara tetangga, Indonesia berpotensi menghadapi dampak langsung dari peningkatan produksi opium di Myanmar. Perbatasan maritim yang panjang antara Indonesia dan negara-negara di Semenanjung Malaya membuat wilayah Indonesia menjadi potensi jalur penyelundupan narkoba. Rute melalui Selat Malaka dan Laut Sulawesi menjadi jalur utama yang digunakan sindikat internasional untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia dan negara lainnya.

Kepala Badana Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengungkapkan bahwa peningkatan produksi opium di Myanmar berpotensi meningkatkan pasokan heroin ke Indonesia. "Heroin merupakan turunan dari opium yang menjadi komoditas utama peredaran gelap internasional. Dengan produksi opium di Myanmar meningkat, kita berharap dapat meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi dengan negara-negara tetangga untuk mengantisipasi lonjakan peredaran narkoba," ujar Sigit dalam konferensi pers di Jakarta.

Indonesia sendiri telah lama menghadapi masalah serius terkait penyalahgunaan narkoba. Menurut data BNN, jumlah pengguna narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai 5,9 juta jiwa, dengan mayoritas berusia 15-24 tahun. Narkoba jenis heroin, yang bahan bakunya berasal dari opium, menjadi salah satu jenis narkoba yang paling berbahaya dan menyebabkan ketergantungan yang kuat.

Kooperasi Internasional dan Solusi Jangka Panjang

Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan kooperasi regional yang lebih kuat antara Indonesia, Myanmar, dan negara-negara lain di Asia Tenggara. ASEAN telah memainkan peran penting dalam membentuk kerja sama melalui ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) dan ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD). Namun, efektivitas kerja sama ini perlu ditingkatkan mengingui kompleksitas masalah narkoba di kawasan.

Salah satu solusi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan adalah program pengembangan ekonomi alternatif bagi petani di Myanmar yang bergantung pada tanaman opium. Program seperti ini perlu didukung secara finansial dan teknis oleh komunitas internasional, serta melibatkan pemerintah setempat untuk memastikan keberlanjutan. Selain itu, peningkatan kapasitas penegak hukum di negara-negara transit untuk mendeteksi dan mencegah penyelundupan narkoba juga menjadi kunci.

PBB telah menyerukan bagi semua pihak, termasuk kelompok pemberontak di Myanmar, untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan narkoba. "Kita tidak bisa mengatasi masalah narkoba tanpa melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat yang bergantung pada ekonomi opium," kata Direktur Eksekutif UNODC, Ghada Waly.

Dengan Myanmar kini menjadi produsen opium terbesar dunia, tantangan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara semakin besar. Kerja sama regional yang kuat, dukungan internasional, dan solusi inovatif bagi petani opium menjadi pilar utama dalam menghadapi ancaman stabilitas sosial dan kesehatan masyarakat yang ditimbulkannya.