Kriminalisasi Kebijakan Bikin Investor Resah, Kepastian Hukum Dipertanyakan

Kepastian Hukum Jadi Prasyarat Utama Investasi Daerah

Maraknya wacana kriminalisasi terhadap pejabat yang mengambil kebijakan publik kembali menjadi sorotan di kalangan pelaku usaha, khususnya di daerah. Para pengusaha menilai bahwa ancaman pidana atas keputusan administratif dapat memangkas keberanian pejabat daerah dalam menerbitkan izin dan insentif investasi, yang pada akhirnya memperlambat realisasi proyek dan ekspansi usaha.

Ketua asosiasi pengusaha di sejumlah provinsi menyebutkan bahwa kekhawatiran utama dunia usaha bukan sekadar pada biaya perizinan, melainkan pada ketidakpastian hukum yang membuat perencanaan bisnis jangka panjang menjadi berisiko tinggi. "Investor butuh jaminan bahwa kebijakan yang telah disetujui tidak akan berubah di kemudian hari atau berujung pada proses pidana," ujar salah satu pengusaha di kawasan industri. Kondisi ini, lanjutnya, kerap menjadi pertimbangan utama sebelum perusahaan memutuskan menambah modal.

Fenomena tersebut dinilai berdampak langsung pada target investasi nasional yang selama ini mengandalkan kontribusi daerah. Padahal, sejumlah pemerintah provinsi tengah gencar mempromosikan kawasan industri baru dan proyek infrastruktur strategis untuk menarik minat modal asing maupun domestik. Jika iklim hukum dianggap tidak bersahabat, promosi tersebut akan sia-sia.

Praktisi hukum menegaskan bahwa kriminalisasi kebijakan seharusnya menjadi instrumen terakhir dan hanya diterapkan apabila terdapat niat jahat (mens rea) serta kerugian negara yang nyata dan terukur. Jika tidak, pejabat akan cenderung menghindari keputusan yang berisiko, sehingga pelayanan perizinan menjadi lambat dan investasi ikut tersendat. Penegakan hukum yang berlebihan justru dapat menimbulkan efek jera bagi birokrasi.

Pengamat ekonomi regional menambahkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian daya saing daerah. Ketika penegakan hukum dinilai tidak konsisten, investor cenderung menunda ekspansi dan mengalihkan dana ke wilayah atau negara lain yang dinilai lebih stabil. Perbedaan penafsiran antara kesalahan administrasi dan tindak pidana menjadi celah yang paling dikhawatirkan dunia usaha.

Pemerintah pusat pun diminta menerbitkan pedoman yang jelas mengenai batas antara kesalahan administratif dan pidana, sehingga pejabat daerah memiliki payung hukum dalam mengambil keputusan. Selain itu, keterlibatan aparat penegak hukum sejak awal proses perizinan dinilai mampu mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Sejumlah asosiasi bisnis juga mendorong penguatan mekanisme pengaduan agar perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara administratif.

Kalangan bisnis berharap revisi regulasi dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan tanpa menghilangkan akuntabilitas. Dengan begitu, iklim investasi nasional dan daerah diharapkan tetap kompetitif di tengah persaingan global yang semakin ketat.