admin
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan keterangan pers bernomor 032/HM.00/VIII/2026 untuk merespons dugaan penembakan yang kembali terjadi di wilayah Papua Barat Daya. Lembaga negara itu menyatakan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Dalam keterangan pers yang dirilis pada Agustus 2026 itu, Komnas HAM menegaskan bahwa dugaan penembakan menyangkut hak atas hidup yang dijamin konstitusi dan instrumen HAM internasional. Komnas HAM juga mengingatkan seluruh aparat keamanan agar bertindak sesuai prosedur tetap, mengedepankan pengendalian diri, serta menghormati HAM dalam setiap operasi di lapangan.
Komnas HAM Minta Pengusutan Tuntas dan Perlindungan Saksi
Komnas HAM meminta kepolisian dan aparat terkait mengusut tuntas peristiwa tersebut, termasuk mengidentifikasi pelaku, motif, dan alur kejadian secara menyeluruh. Lembaga itu juga meminta perlindungan terhadap keluarga korban, saksi, serta jurnalis yang meliput agar tidak mengalami ancaman maupun intimidasi selama proses hukum berlangsung.
Bagi warga Papua Barat Daya, persoalan keamanan ini bukan sekadar isu hukum, melainkan menyangkut rasa aman masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ketegangan yang berulang di sejumlah daerah rawan kerap memicu trauma kolektif, menghambat akses layanan publik, serta mengganggu roda ekonomi dan kegiatan pendidikan anak-anak. Karena itu, Komnas HAM menekankan pentingnya pendekatan keamanan yang manusiawi, dialog yang terbuka, dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu.
Komnas HAM menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk melakukan pemantauan lapangan bila diperlukan. Lembaga tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi untuk menyampaikan laporan kepada Komnas HAM maupun perwakilannya di daerah. Pemantauan ini dinilai penting untuk memastikan proses hukum berjalan dan tidak ada upaya menutup-nutupi peristiwa.
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat di Papua Barat Daya berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi menjaga stabilitas kawasan. Mereka meminta agar persoalan keamanan tidak diselesaikan dengan kekerasan, melainkan melalui pendekatan kesejahteraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat Papua.
Komnas HAM mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama melindungi seluruh warga negaranya. Penyelesaian setiap dugaan pelanggaran HAM harus berjalan sesuai hukum yang berlaku, tanpa diskriminasi, dan membuka ruang pemulihan bagi korban beserta keluarganya. Jika terbukti ada pelanggaran, para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.
Komentar (0)