Karhutla Riau Tersisa 900 Hektare, Prabowo Perintahkan TNI-Polri Bergerak

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih tersisa di Provinsi Riau. Instruksi itu disampaikan menyusul laporan perkembangan penanganan yang menunjukkan luas lahan terbakar kini tersisa sekitar 900 hektare.

Data pemantauan menunjukkan jumlah titik panas (hotspot) di Riau terus menurun dalam sepekan terakhir. Meski demikian, wilayah dengan lahan gambut dalam masih menjadi perhatian karena berpotensi memunculkan asap tebal meski api di permukaan telah padam. Kondisi ini membuat operasi pemadaman di kawasan gambut membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan lahan mineral.

Perintah presiden menegaskan bahwa penanganan karhutla menjadi salah satu prioritas pemerintah di tengah musim kemarau. Seluruh sumber daya aparat diminta dikerahkan agar titik api dapat dipadamkan secepat mungkin dan tidak meluas ke kawasan lain, termasuk area gambut yang rawan terbakar dalam waktu lama.

Pengerahan Aparat dan Pengawasan Lahan

Di lapangan, TNI dan Polri bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, serta pemerintah daerah terus melakukan pemadaman melalui operasi darat dan udara. Helikopter water bombing dan modifikasi cuaca menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat pendinginan lahan gambut.

Langkah presiden mengerahkan aparat keamanan langsung ke lokasi karhutla dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah pusat merespons persoalan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan hubungan antarnegara, terutama potensi kabut asap lintas batas.

Kebijakan itu juga dibaca sebagai respons atas tekanan publik serta kekhawatiran dampak asap terhadap aktivitas penerbangan dan perekonomian regional. Provinsi tetangga seperti Sumatera Barat dan Jambi turut memantau perkembangan kabut asap yang berpotensi menyebar ke wilayahnya.

Gubernur Riau dan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah diminta memperkuat koordinasi dengan pusat, termasuk melaporkan perkembangan pemadaman secara berkala. Pengawasan ketat diarahkan pada aktivitas pembakaran lahan, baik yang disengaja maupun tidak, guna mencegah munculnya titik api baru.

Data terakhir menunjukkan luas karhutla di Riau telah menyusut signifikan dari pekan-pekan sebelumnya. Namun, pemerintah mengingatkan bahwa musim kemarau belum berakhir sehingga potensi kebakaran susulan tetap ada. Masyarakat pun diimbau tidak membuka lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau.

Secara politis, keberhasilan menekan karhutla menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan. Aparat diminta menindak tegas pihak yang terbukti membakar lahan, termasuk pemilik konsesi, agar efek jera dapat dirasakan dan kejadian serupa tidak terulang.