Turki Ajukan Red Notice Interpol untuk Tangkap Netanyahu

Pemerintah Turki dikabarkan mengajukan permohonan red notice kepada Interpol untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Langkah ini menjadi eskalasi terbaru upaya hukum internasional terhadap pemimpin Israel di tengah konflik Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina.

Menteri Kehakiman Turki mengonfirmasi bahwa dokumen permohonan telah dikirimkan ke Interpol. Red notice bukan surat perintah penangkapan resmi, melainkan permintaan kerja sama antarpolisi untuk melacak keberadaan seseorang dan menahannya sementara sebagai dasar proses ekstradisi. Kendati demikian, statusnya tetap menjadi sinyal kuat bahwa Ankara serius menempuh jalur hukum untuk menjerat Netanyahu.

Dasar hukum langkah ini merujuk pada surat perintah penangkapan yang sebelumnya dikeluarkan Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selama ini, Turki menjadi salah satu negara paling vokal mengkritik operasi militer Israel, bahkan sempat menghentikan perdagangan dengan Israel dan gencar mendorong pengakuan negara Palestina di kancah internasional.

Manuver Ankara Menguatkan Tekanan Diplomatik

Dari perspektif politik regional, langkah Turki memperkuat tekanan diplomatik terhadap Israel sekaligus memberi angin segar bagi negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Di dalam negeri, wacana ini berpotensi menghangatkan perdebatan politik, terutama saat peringatan solidaritas Palestina yang rutin digelar berbagai elemen masyarakat.

Langkah Turki ini juga berpotensi memanaskan hubungan Ankara dengan Washington. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, sebelumnya menjatuhkan sanksi terhadap ICC setelah pengadilan itu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu. Situasi ini membuat permohonan red notice yang diajukan Turki berpotensi menjadi sumber ketegangan diplomatik baru antara Ankara dan negara-negara Barat.

Pengamat hubungan internasional menilai manuver Ankara tidak sekadar simbolis. Apabila Interpol mengabulkan permohonan tersebut, Netanyahu berisiko ditahan sementara di negara anggota yang mengakui yurisdiksi ICC saat berkunjung. Hal ini secara langsung membatasi ruang gerak diplomasi pemimpin Israel di pentas global.

Kendati demikian, efektivitas red notice sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara anggota Interpol. Sejumlah negara Barat diperkirakan enggan mengeksekusi permintaan tersebut, sehingga dampak konkretnya masih diragukan. Meski begitu, secara politik, langkah Ankara dinilai berhasil mengangkat kembali isu Palestina ke panggung perhatian dunia.

Bagi Indonesia, langkah Turki ini relevan dengan posisi pemerintah yang konsisten membela kemerdekaan Palestina. Para pengamat menilai Jakarta dapat mengambil sikap serupa, misalnya memperkuat dukungan diplomasi di forum internasional atau mendorong resolusi yang menekan Israel. Respons ini akan menjadi ujian konsistensi politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika Timur Tengah yang terus memanas.