admin
PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026. Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Fery Afriyanto menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan pemantauan, tetapi harus diikuti langkah konkret di lapangan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga.
Rakor yang dihadiri Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), instansi vertikal, hingga pemerintah kabupaten/kota se-Bangka Belitung itu juga menjadi forum evaluasi capaian pengendalian inflasi tahun lalu sekaligus penyusunan strategi menghadapi dinamika harga ke depan. Fery Afriyanto meminta setiap daerah memperkuat koordinasi dan melaporkan perkembangan harga secara berkala. "Kita harus bergerak cepat. Jika ada gejolak harga, lakukan intervensi sejak dini," ujarnya.
Perkuat Program 3 Juta Rumah
Selain stabilitas harga, rakor menyoroti sinergi pengendalian inflasi dengan program nasional 3 Juta Rumah. Fery menilai sektor perumahan berkaitan erat dengan inflasi, terutama melalui harga bahan bangunan, semen, dan besi yang kerap menjadi penyumbang inflasi ketika permintaan meningkat.
Karena itu, ia mendorong percepatan program 3 Juta Rumah di Bangka Belitung sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan hunian masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. "Program ini harus diperkuat, baik dari sisi pendataan, keterjangkauan pembiayaan, maupun ketersediaan lahan," kata Fery Afriyanto.
Langkah konkret lain yang disepakati meliputi penguatan pasar murah, optimalisasi kerja sama antardaerah untuk menjamin pasokan bahan pokok, serta pemantauan harga di pasar tradisional secara rutin. Pemerintah provinsi juga mendorong pemanfaatan hasil pertanian dan perikanan lokal guna menekan ketergantungan pasokan dari luar daerah yang berisiko memicu kenaikan harga.
Sebagai daerah kepulauan, Bangka Belitung memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga, terutama menyangkut biaya distribusi antarpulau. Penguatan keterhubungan logistik dan keterlibatan pelaku usaha dinilai penting agar barang kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau di seluruh kabupaten dan kota.
Fery menambahkan, keterlibatan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia dalam penyediaan data menjadi kunci agar kebijakan pengendalian inflasi tepat sasaran. Ia berharap rakor ini menghasilkan rencana aksi yang jelas dan terukur, bukan sekadar dokumen seremonial. Untuk itu, evaluasi berkala dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi syarat utama keberhasilan pengendalian inflasi di daerah ini.
Dengan koordinasi lintas sektor dan daerah yang solid, inflasi di Kepulauan Bangka Belitung diharapkan tetap berada dalam rentang kendali sepanjang 2026, sehingga masyarakat merasakan harga yang stabil dan program 3 Juta Rumah berjalan sesuai target.
Komentar (0)