Airlangga: Investasi Perlu Tumbuh Lebih Cepat demi Ekonomi 6 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa investasi harus tumbuh lebih cepat untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen. Menurutnya, laju investasi saat ini belum cukup untuk mendorong ekonomi Indonesia ke level yang diinginkan pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.

Pemerataan investasi jadi kunci pertumbuhan

Dalam berbagai kesempatan, Airlangga menekankan bahwa realisasi investasi menjadi mesin utama pertumbuhan, selain konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Ia menilai diperlukan kebijakan yang lebih agresif dalam menarik modal, baik dari dalam negeri maupun asing, termasuk penyederhanaan perizinan dan percepatan proyek strategis nasional.

Dari sisi regional, pemerataan investasi menjadi perhatian penting. Selama ini realisasi investasi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah lain seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua belum optimal menyerap investasi. Pemerintah mendorong proyek hilirisasi sumber daya alam di luar Jawa, seperti smelter nikel di Sulawesi dan pengembangan kawasan industri di Kalimantan, sebagai bagian dari upaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Di Sumatra, hilirisasi sawit dan pengembangan energi hijau juga menjadi magnet tersendiri bagi investor.

Airlangga juga menyoroti peran kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri dalam menarik minat investor. Dengan insentif fiskal dan kemudahan perizinan, KEK diharapkan mampu menjadi magnet investasi di berbagai daerah. Selain itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dinilai dapat membuka peluang ekonomi baru bagi kawasan timur Indonesia.

Pengamat ekonomi menilai target 6 persen memang menuntut pertumbuhan investasi yang signifikan. Rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) perlu terus dinaikkan, seiring dengan peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. Stabilitas politik, kepastian hukum, dan infrastruktur yang memadai menjadi prasyarat utama agar investor bersedia menanamkan modal jangka panjang. Untuk itu, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk energi dan konektivitas logistik, dinilai menjadi prioritas.

Pemerintah sendiri telah menetapkan sejumlah prioritas, antara lain hilirisasi industri, transisi energi, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi digital. Seluruh agenda tersebut membutuhkan pembiayaan besar yang hanya dapat dipenuhi apabila iklim investasi terus membaik dan pertumbuhan modal bergerak lebih cepat dari laju ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah juga terus menyempurnakan regulasi, termasuk melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kepastian usaha bagi investor.

Dengan kebijakan yang konsisten dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, Airlangga optimistis investasi dapat menjadi pendorong utama menuju pertumbuhan ekonomi 6 persen yang menjadi target jangka menengah bangsa.