Prabowo Pergi, Titik Api di Daerah Tak Kunjung Padam

Keberangkatan Presiden Prabowo Subianto menjalani rangkaian agenda diplomatik ke luar negeri tidak lantas memadamkan titik-titik api politik dan keamanan di dalam negeri. Sejumlah wilayah dari Indonesia timur hingga tengah masih dibayangi ketegangan yang menuntut perhatian serius pemerintah pusat.

Koordinasi Pusat-Daerah Kunci Memadamkan Titik Api

Di Papua, ketegangan masih terasa di sejumlah kabupaten di wilayah pegunungan tengah. Kelompok bersenjata kembali melancarkan gangguan keamanan terhadap aparat dan warga sipil, memaksa TNI-Polri memperpanjang operasi pengamanan di lapangan. Kondisi itu berbaur dengan persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang belum terselesaikan, membuat potensi konflik tetap hidup di bawah permukaan.

Tak hanya Papua, sengketa lahan dan konflik komunal di Maluku, gesekan sosial di sejumlah kabupaten Nusa Tenggara, hingga isu perbatasan di Kalimantan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Polarisasi politik lokal pascapilkada serentak juga menyisakan ketegangan di tingkat desa dan kecamatan yang berpotensi meledak jika tidak dikelola dengan baik.

Menanggapi hal itu, pemerintah menegaskan operasi keamanan dan pelayanan publik tetap berjalan meski kepala negara berada di luar negeri. Wakil presiden serta jajaran menteri diminta memimpin rapat koordinasi secara berkala, sementara Panglima TNI dan Kapolri diinstruksikan mengutamakan pendekatan persuasif sebelum bertindak tegas di lapangan.

Pengamat politik menilai kepergian kepala negara kerap memunculkan persepsi kekosongan kepemimpinan di kalangan elite daerah. Padahal, konsistensi kebijakan jauh lebih menentukan ketimbang kehadiran fisik pemimpin. Titik api yang tak kunjung padam, menurut mereka, umumnya lahir dari keluhan masyarakat yang dibiarkan menumpuk, bukan semata-mata akibat aksi kelompok tertentu.

Bagi pengamat politik daerah, situasi ini menjadi pengingat bahwa stabilitas nasional tidak bisa dilepaskan dari tata kelola di tingkat lokal. Ketegangan yang dibiarkan terlalu lama berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus membuka ruang bagi aktor politik memanfaatkan isu tersebut demi kepentingan elektoral jangka panjang.

Para pengamat menambahkan, pendekatan keamanan semata tidak akan menyelesaikan akar persoalan. Diperlukan integrasi antara penegakan hukum, pembangunan ekonomi, dan dialog dengan tokoh masyarakat setempat. Pemerintah daerah pun didorong tidak sekadar menunggu instruksi pusat, melainkan aktif meredam potensi konflik sejak dini melalui musyawarah dan pemerataan pembangunan.

Setelah agenda luar negeri rampung, publik berharap pemerintah kembali memusatkan perhatian pada daerah-daerah rawan. Sebab, stabilitas nasional tidak diukur dari kondusifnya ibu kota semata, melainkan dari kemampuan negara hadir hingga ke titik api paling jauh sekalipun.