admin
Lima tahun setelah Taliban kembali berkuasa di Afghanistan, BBC memperoleh akses langka untuk menyaksikan langsung keseharian para pemimpin kelompok ekstremis Islam itu. Dalam pertemuan yang tersebar selama dua tahun, para jurnalis berbincang dengan sejumlah tokoh yang pernah merencanakan serangan bunuh diri atau menghabiskan bertahun-tahun di persembunyian bawah tanah, tetapi kini duduk sebagai pejabat dan prajurit pemerintahan. Kelompok itu berkuasa setelah menyingkirkan pemerintah yang didukung Washington pada Agustus 2021, dan hingga kini pemerintahan mereka belum diakui secara resmi oleh mayoritas negara di dunia.
Dari perjumpaan itu, BBC mendokumentasikan sejumlah momen yang jarang terlihat: upaya para pemimpin Taliban menampilkan diri sebagai pihak yang telah berubah, keengganan mereka membicarakan kekerasan masa lalu, serta ketegangan yang kadang muncul antara penguasa dan rakyat yang mereka perintah.
Gadis 18 Tahun Minta Cerai di Hadapan Gubernur
Salah satu momen yang menonjol terjadi di sebuah kantor gubernur. Seorang perempuan muda berusia 18 tahun — di negara yang melarang anak perempuan mengenyam pendidikan menengah — menghadap mantan komandan Taliban yang kini menjabat gubernur. Ia meminta izin bercerai dari suaminya yang dituduhnya melakukan kekerasan dan penganiayaan selama berbulan-bulan. Wajahnya tertutup niqab dan kacamata hitam, tetapi ia menyampaikan argumennya dengan tenang dan percaya diri.
"Jika masih ada kemungkinan untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini... Saya sudah mengambil keputusan," katanya.
Sang gubernur semula berusaha membujuknya agar membatalkan niat bercerai. Namun seusai pertemuan, ia melontarkan penilaian bahwa perempuan "tidak punya akal" dan "kekurangan intelektualitas" — pernyataan yang disambut tawa para pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua di sekitarnya.
Perempuan Tersingkir dari Ruang Publik
Momen tersebut memberi gambaran nyata tentang realitas kekuasaan Taliban, lima tahun setelah mereka menggulingkan pemerintahan yang didukung Amerika Serikat pada 2021. Sejak itu, pembatasan terhadap perempuan berjalan sistematis:
- Anak perempuan dilarang mengakses pendidikan menengah, sementara perempuan dilarang masuk universitas;
- Perempuan disingkirkan dari hampir seluruh tempat kerja;
- Perempuan tidak boleh bepergian sendirian tanpa pendamping laki-laki;
- Perempuan dilarang mengunjungi taman dan pusat rekreasi.
Para perempuan Afghanistan mengatakan kepada BBC bahwa hidup mereka nyaris tak dapat dikenali lagi. Taliban datang ke tampuk kekuasaan dengan klaim telah berubah, tetapi banyak kebijakan mereka hampir serupa dengan penerapan syariat versi keras yang mereka berlakukan pada 1990-an. Selama lima tahun terakhir, BBC juga berulang kali mempertanyakan kebijakan Taliban soal pendidikan anak perempuan; pembatasan itu tetap dipertahankan dan menuai kecaman luas dari komunitas internasional, termasuk sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim.
Dalam kasus Tuba — bukan nama sebenarnya — sang gubernur tetap bersikeras agar perempuan itu bertahan dalam pernikahannya. Menurutnya, perceraian bukan jalan keluar, meski perempuan itu mengaku telah lama menjadi korban kekerasan rumah tangga. Di ruang pertemuan, hanya suara perempuan itu yang mencoba melawan — sementara seluruh pejabat, pengawal bersenjata, dan para tetua yang hadir adalah laki-laki.
Relevansi bagi Aceh
Penerapan syariat oleh Taliban kerap dijadikan perbandingan dengan daerah yang juga memberlakukan hukum Islam, termasuk Aceh. Namun yang perlu digarisbawahi: qanun di Aceh berjalan di dalam kerangka hukum nasional dan konstitusi, yang menjamin hak perempuan atas pendidikan dan pekerjaan — hak yang justru dihapus Taliban dari kehidupan perempuan Afghanistan. Perbedaan ini menjadi pengingat bahwa penegakan syariat tidak semestinya mengorbankan hak-hak dasar warga, dan penting bagi masyarakat Aceh untuk terus menjaga keseimbangan antara nilai agama dan martabat kemanusiaan.
Komentar (0)