admin
Seorang remaja perempuan berusia 18 tahun menghadap mantan komandan Taliban yang kini menjabat gubernur di Afghanistan. Ia datang untuk meminta izin bercerai dari suaminya yang dituduhnya melakukan kekerasan dan penganiayaan selama berbulan-bulan.
Di negara tempat anak perempuan dilarang mengenyam pendidikan menengah, remaja itu menyampaikan argumennya dengan tenang dan percaya diri, sementara seluruh wajahnya tertutup cadar dan kacamata hitam. "Jika masih ada kesempatan untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini... Saya sudah mengambil keputusan," katanya.
Setelah berusaha membujuknya agar tidak bercerai, gubernur itu kemudian berkomentar bahwa perempuan "tidak punya akal" dan "defisit intelektual". Ucapan itu disambut tawa para pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua yang mendampinginya.
Momen tersebut memberikan gambaran langka tentang realitas keseharian di bawah pemerintahan Taliban, lima tahun setelah kelompok itu menyingkirkan pemerintah yang didukung Amerika Serikat pada 2021. Pemerintahan Taliban kembali berkuasa setelah pasukan asing, termasuk AS, menarik diri dari Afghanistan.
Dalam lima tahun terakhir, BBC juga terus mengajukan pertanyaan kepada Taliban menyangkut hak pendidikan perempuan dan anak perempuan. Sebagian besar jawaban dinilai mengambang, sementara kebijakan yang mengunci anak perempuan dari bangku sekolah tetap dipertahankan hingga kini.
Perceraian yang Ditolak
Soal kasus Tuba —bukan nama sebenarnya— Gubernur Sarhadi menegaskan remaja itu harus tetap bertahan dalam pernikahannya. Sebelumnya, sang gubernur sempat berusaha membujuk Tuba agar mengurungkan niatnya bercerai.
Berbagai Pembatasan terhadap Perempuan
Selama lima tahun berkuasa, Taliban mengeluarkan sederet kebijakan yang mengekang ruang gerak perempuan. Beberapa pembatasan yang berlaku antara lain:
- Perempuan dilarang mengenyam pendidikan menengah dan kuliah di universitas;
- Mereka dikecualikan dari hampir seluruh lapangan pekerjaan;
- Perempuan tidak boleh bepergian sendirian tanpa pendamping laki-laki;
- Mereka juga dilarang mengunjungi taman dan pusat rekreasi.
Larangan anak perempuan bersekolah menengah, misalnya, menuai kecaman luas dari komunitas internasional karena dianggap menghapus masa depan satu generasi.
Akses Langka ke Jajaran Taliban
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua tahun, BBC memperoleh akses yang tidak lazim kepada tokoh-tokoh berpengaruh dalam gerakan Islam garis keras itu. Para wartawan menghabiskan waktu bersama laki-laki yang pernah merencanakan serangan bom bunuh diri atau bertahun-tahun hidup dalam persembunyian bawah tanah, tetapi kini menjadi pejabat dan tentara rezim. BBC menyebut akses semacam itu jarang diberikan kepada media asing.
Ketika merebut kekuasaan, Taliban mengklaim telah berubah. Namun, banyak kebijakan mereka dinilai hampir sama dengan penerapan syariat Islam versi keras yang dipaksakan pada 1990-an. Laki-laki yang ditemui BBC tampak ingin menampilkan diri sebagai sosok yang masuk akal, tetapi enggan membicarakan kekerasan yang mereka lakukan di masa lalu. Sebaliknya, mereka lebih banyak membanggakan pencapaian pemerintahan, meski Afghanistan saat ini juga dilanda krisis ekonomi dan kemanusiaan.
Para jurnalis BBC juga menyaksikan momen-momen ketegangan antara penguasa dan rakyat yang mereka perintah. Perempuan Afghanistan menyebut kehidupan mereka kini nyaris tidak bisa dikenali lagi setelah lima tahun pemerintahan Taliban. Banyak di antara mereka kehilangan pekerjaan dan terisolasi dari ruang publik.
Relevansi bagi Kalimantan Utara
Bagi pembaca di Kalimantan Utara, laporan ini menjadi pengingat bahwa hak-hak perempuan dan akses pendidikan adalah kemajuan yang harus terus dijaga. Sebagai provinsi termuda di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kalimantan Utara tengah fokus membangun sumber daya manusia, termasuk memperluas akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan. Pengalaman Afghanistan menunjukkan betapa cepat kemajuan itu bisa hilang ketika kebijakan negara justru membatasi peran perempuan dalam ruang publik.
Komentar (0)