admin
Gugatan Cerai di Hadapan Penguasa
Seorang perempuan muda berusia 18 tahun mengajukan gugatan cerai di hadapan seorang mantan komandan Taliban yang kini menjabat gubernur. Ia menuding suaminya melakukan penganiayaan dan kekerasan selama berbulan-bulan. Di tengah negeri yang melarang anak perempuan mengenyam pendidikan menengah, ia menyampaikan argumennya dengan tenang dan penuh keyakinan, meski seluruh wajahnya tertutup niqab dan kacamata hitam.
“Jika masih ada peluang untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini. Saya sudah mengambil keputusan,” ujarnya.
Setelah berusaha membujuknya agar mengurungkan niat bercerai, sang gubernur berkomentar bahwa kaum perempuan “tidak berakal” dan “kurang kecerdasan”. Ucapan itu disambut tawa sejumlah pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua yang hadir di ruangan.
Lima Tahun Kekuasaan Taliban
Peristiwa itu memberi gambaran langka tentang keseharian di bawah kekuasaan Taliban, lima tahun setelah kelompok tersebut menggulingkan pemerintah yang didukung Amerika Serikat pada 2021. Selama periode itu, perempuan dikeluarkan dari hampir seluruh tempat kerja, dilarang masuk universitas, serta tidak boleh bepergian sendirian atau mengunjungi taman dan pusat rekreasi.
Berbagai pembatasan yang diterapkan Taliban terhadap perempuan antara lain:
- Perempuan dan anak perempuan dilarang mengikuti pendidikan menengah maupun tinggi;
- Perempuan dikeluarkan dari sebagian besar sektor pekerjaan;
- Perempuan tidak boleh bepergian tanpa didampingi wali laki-laki;
- Akses ke taman, pusat kebugaran, dan ruang publik lain ditutup bagi perempuan.
Akses Langka ke Lingkaran Dalam
Dalam serangkaian pertemuan yang tersebar selama dua tahun, BBC memperoleh akses yang tidak biasa ke sejumlah tokoh berpengaruh dalam gerakan Islam garis keras itu. Beberapa di antara mereka pernah merencanakan serangan bunuh diri atau menghabiskan bertahun-tahun di persembunyian bawah tanah, tetapi kini menjabat sebagai pejabat dan tentara. Pertemuan itu berlangsung di berbagai kesempatan, mulai dari kantor pemerintahan hingga kediaman pribadi para pejabat.
Taliban merebut kekuasaan dengan janji telah berubah. Namun, banyak kebijakan mereka nyaris serupa dengan penafsiran keras syariat Islam yang diterapkan pada dekade 1990-an. Para pejabat yang ditemui tampak ingin menampilkan diri sebagai sosok yang masuk akal, tetapi enggan membicarakan kekerasan di masa lalu. Di sejumlah kesempatan, terlihat pula ketegangan antara penguasa dan rakyat yang mereka perintah.
Ketegangan itu terlihat jelas saat Tuba mengajukan gugatannya. Sang gubernur yang memimpin persidangan justru lebih banyak mengarahkan perempuan muda itu untuk bertahan dalam pernikahan, sebelum akhirnya melontarkan komentar merendahkan yang disambut tawa para hadirin. Tuba sendiri datang dengan tekad bulat dan mengaku tidak melihat jalan lain selain berpisah dari suaminya.
Perempuan Afghanistan menyebut kehidupan mereka tidak lagi bisa dikenali setelah lima tahun kekuasaan Taliban. Dalam kasus Tuba—bukan nama sebenarnya—Gubernur Sarhadi tetap menilai ia sebaiknya bertahan dalam pernikahannya, meski sang istri mengaku telah mengalami kekerasan berbulan-bulan.
Relevansi bagi Sulawesi Utara
Kisah ini menjadi pengingat bagi pembaca di Sulawesi Utara bahwa akses pendidikan dan perlindungan hukum bagi perempuan tidak bisa dianggap remeh. Di daerah yang dikenal dengan tradisi toleransi dan keterbukaannya, keterlibatan perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik merupakan modal penting pembangunan. Pengalaman lima tahun Afghanistan membuktikan bahwa kemunduran hak-hak perempuan bisa terjadi dengan cepat ketika kontrol kekuasaan mengalahkan keadilan, sehingga masyarakat yang plural seperti Sulawesi Utara perlu terus menjaga ruang publik yang inklusif bagi semua.
Komentar (0)