admin
Seorang perempuan muda menceritakan kepada mantan komandan Taliban berjanggut kelabu bahwa ia ingin bercerai dari suaminya, yang dituduhnya telah melakukan penganiayaan dan pemukulan selama berbulan-bulan. Di negara yang melarang anak perempuan mengenyam pendidikan menengah, remaja berusia 18 tahun itu menyampaikan argumennya dengan tenang dan penuh percaya diri, wajahnya sepenuhnya tertutup cadar dan kacamata hitam. “Kalau masih ada peluang untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini... Saya sudah mengambil keputusan,” ujarnya.
Setelah mencoba membujuknya agar tidak bercerai, gubernur itu kemudian berkomentar bahwa perempuan “tidak punya akal” dan “kekurangan kecerdasan”, disambut tawa dari para pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua di sekitarnya. Momen itu memberi gambaran langka tentang realitas keseharian kekuasaan Taliban, lima tahun setelah kelompok tersebut menggusur pemerintahan yang didukung Amerika Serikat pada Agustus 2021 menyusul penarikan pasukan asing dari Afghanistan.
Pembatasan yang Mencekik Perempuan
Selama lima tahun berkuasa, perempuan Afghanistan telah dikeluarkan dari hampir seluruh tempat kerja, dilarang masuk universitas, serta tidak boleh bepergian sendirian atau mengunjungi taman dan pusat rekreasi. Banyak perempuan Afghanistan menyebut kehidupan mereka kini nyaris tidak bisa dikenali dibandingkan sebelum Taliban kembali berkuasa. Sejak 2021, larangan pendidikan bagi anak perempuan bahkan diberlakukan di hampir semua jenjang, mulai dari kelas tujuh hingga perguruan tinggi.
- Anak perempuan dilarang menempuh pendidikan menengah dan tinggi.
- Perempuan dikeluarkan dari sebagian besar sektor pekerjaan.
- Perempuan dilarang bepergian sendirian tanpa pendamping laki-laki.
- Perempuan tidak boleh mengunjungi taman, tempat rekreasi, dan pusat kebugaran.
Berbagai lembaga internasional memperingatkan dampak kebijakan itu terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan perempuan Afghanistan, yang kini hidup dalam isolasi sosial hampir total. Aturan soal suara perempuan di depan umum dan kewajiban menutup seluruh tubuh juga memperkuat kontrol negara atas kehidupan pribadi warga, termasuk keputusan paling mendasar seperti menikah atau bercerai.
Akses Langka ke Lingkaran Dalam Taliban
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua tahun, BBC memperoleh akses yang tidak biasa kepada tokoh-tokoh berpengaruh dalam gerakan Islam garis keras tersebut. BBC menghabiskan waktu bersama laki-laki yang pernah merencanakan serangan bunuh diri atau bertahun-tahun bersembunyi di tempat persembunyian bawah tanah, tetapi kini berperan sebagai pejabat dan tentara. Saat merebut kekuasaan, Taliban mengklaim telah berubah, tetapi banyak kebijakan mereka kini mirip dengan penafsiran keras syariat yang mereka terapkan pada 1990-an.
Orang-orang yang ditemui BBC tampak ingin menampilkan diri sebagai pihak yang masuk akal, tetapi enggan membahas kekerasan di masa lalu mereka. Ada pula momen-momen kecanggungan antara penguasa dan rakyat yang mereka perintah. Gubernur Sarhadi sendiri menegaskan bahwa Tuba—bukan nama sebenarnya—harus tetap bertahan dalam pernikahannya, meskipun perempuan itu mengaku menjadi korban kekerasan rumah tangga. Selama lima tahun pula, BBC terus menguji Taliban dengan pertanyaan-pertanyaan soal hak perempuan dan pendidikan anak perempuan.
Pelajaran bagi Kalimantan Timur
Kisah ini menjadi pengingat bahwa hak perempuan atas pendidikan dan ruang publik adalah pencapaian yang harus dijaga, termasuk di Kalimantan Timur. Setiap hari, ribuan anak perempuan di provinsi ini bersekolah dan perempuan bekerja di berbagai sektor—hak yang bagi anak perempuan Afghanistan kini nyaris hilang. Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pesatnya pertumbuhan ekonomi, Kalimantan Timur justru membutuhkan partisipasi penuh perempuan dalam pendidikan, dunia kerja, dan pengambilan keputusan, bukan pembatasan seperti yang diterapkan Taliban. Pengalaman Afghanistan menunjukkan betapa cepatnya hak-hak perempuan bisa terkikis ketika kekuasaan otoriter mengambil alih.
Komentar (0)