Komisi V DPR Minta Pengawasan Anak Krakatau Diperkuat Meski Erupsi Menurun
Erupsi Gunung Anak Krakatau yang sempat menggempulkan dunia pada 2018 kini menunjukkan tanda-tanda menurun aktivitasnya. Meskipun demikian, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan perlunya pengawasan terhadap gunung berapi tersebut tetap diperkuat. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Gempa Bumi (PVMBG) di Gedung DPR RI, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Jejak Erupsi 2018 Masih Ingat
Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 22 Desember 2018 mengakibatkan tsunami yang melanda pesisir selat Sunda, khususnya di wilayah Banten dan Lampung. Bencana tersebut menewasikan ratusan jiwa dan menghancurkan pulau sekitarnya. Menurut data PVMBG, erupsi tersebut disebabkan oleh longsoran material vulkanik ke dalam laut yang mengakibatkan gempa bumi tektonik dengan magnitudo 5,6 hingga 7,4.
Ketua Komisi V DPR RI, Bambang Wuryanto, mengatakan bahwa meskipun aktivitas Anak Krakatau saat ini tergolong normal, potensi bahaya yang ditimbulkan tetap perlu diwaspadai. "Kita tidak boleh lengah hanya karena aktivitasnya menurun. Sejarah sudah menunjukkan betapa tidak terduganya erupsi besar di Anak Krakatau pada 2018," ujarnya.
Upaya Pemantauan Terus Ditingkatkan
Dalam rapat tersebut, PVMBG menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan intensif terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dilengkapi dengan 12 stasiun pemantauan deformasi, 10 stasiun pemantauan getaran (seismik), dan 6 stasiun pemantauan gas, PVMBG berupaya mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk memprediksi potensi bahaya.
"Kita terus mengembangkan sistem pemantauan dan peringatan dini. Selain itu, kita juga melakukan kalibrasi alat secara berkala untuk memastikan akurasi data," jelas Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Gempa Bumi, Hendra Gunawan.
Peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Komisi V juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi bencana. Wacana untuk melakukan evakuasi massal meskipun Anak Krakatau tidak menunjukkan aktivitas ekstrem menjadi topik perdebatan. Beberapa anggota DPR berpendapat bahwa persiapan dini lebih baik dilakukan daripada menunggu bencana terjadi.
"Kita perlu mempertimbangkan rencana evakuasi yang masif terhadap masyarakat yang tinggal di pesisir selat Sunda. Ini bukan soal panik, tapi soal kesiapsiapan," kata anggota Komisi V DPR RI, Jazilul Fawaid.
Di sisi lain, pemerintah daerah setempat menyatakan telah melakukan berbagai upaya mitigasi bencana, termasuk pembangunan posko pengungsian, simulasi evakuasi, dan penyediaan alat komunikasi darurat. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan mitigasi yang optimal.
Tantangan di Masa Depan
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah dinamika aktivitas Gunung Anak Krakatau yang sulit diprediksi. Sejarah vulkanologi menunjukkan bahwa Anak Krakatau memiliki pola erupsi yang tidak teratur. Gunung ini lahir dari letusan Krakatau pada 1883 yang merupakan salah satu letusan terbesar dalam sejarah modern.
"Anak Krakatau adalah gunung berapi yang aktif dan dinamis. Kita harus bersiap menghadapi berbagai skenario, bukan hanya erupsi biasa, tapi juga potensi tsunami akibat longsoran seperti pada 2018," tambah Hendra Gunawan.
Komisi V DPR berjanji akan terus mengawasi implementasi kebijakan pengawasan dan mitigasi bencana Gunung Anak Krakatau. Pihaknya akan memastikan alokasi anggaran tepat sasar dan efektif dalam mendukung upaya pemantauan dan persiapan darurat bencana.
Kesimpulan
Meskipun aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini menunjukkan penurunan, potensi bahaya yang ditimbulkannya tetap menjadi perhatian serius. Melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan bisa dibangun sistem pengawasan dan mitigasi yang lebih tangguh. Pengalaman tragis pada 2018 menjadi pelajaran berharga bahwa kesiapsiapan dini adalah kunci utama dalam menghadapi bencana alam yang tidak dapat dihindari.
Komentar (0)