Komisi IX DPR Minta Kemenkes Turun Tangani ISPA Imbas Karhutla di Kalbar

Komisi IX DPR Minta Kemenkes Turun Tangani ISPA Imbas Karhutla di Kalbar

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyoroti dampak buruk kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat. Komisi yang membidangi kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi ini meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera turun tangan menangani peningkatan Insan Penyakit Akut Pernapasan ISPA di wilayah tersebut.

Ketua Komisi IX DPR RI, Fary Djemi Husada, menyatakan bahwa kondisi kesehatan masyarakat di Kalimantan Barat saat ini menjadi perhatian serius. Menurutnya, tingkat indeks standar polutan udara (ISPU) di beberapa wilayah di provinsi tersebut telah mencapai level berbahaya, yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan, terutama gangguan pernapasan.

"Kami meminta Kemenkes untuk segera mengambil langkah-langkah preventif dan mitigatif guna menangani dampak kesehatan akibat kabut asap yang semakin parah di Kalbar," ujar Fary dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).

Dampak Kesehatan yang Mencemas

Data yang diperoleh Komisi IX menunjukkan bahwa jumlah pasien ISPA di beberapa rumah sakit di Kalimantan Barat mengalami peningkatan drastis dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa fasilitas kesehatan bahkan melaporkan kehabisan stok obat-obatan untuk mengatasi gejala ISPA, terutama untuk anak-anak dan lanjut usia.

"Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan krisis kesehatan. Selain ISPA, kabut asap juga dapat memperburuk kondisi pasien yang menderita penyakit kronis seperti asma, bronchitis, dan penyakit jantung," jelas Fary.

Komisi IX juga mengkhawatirkan dampak psikologis bagi masyarakat, terutama anak-anak, yang harus hidup dalam kondisi lingkungan yang tidak sehat. Selain itu, aktivitas belajar mengajar di beberapa sekolah juga terganggu akibat kondisi udara yang buruk.

Langkah-langkah yang Diambil

Sebagai respons atas permintaan Komisi IX, Kemenkes telah membentuk tim khusus untuk menangani dampak kesehatan akibat Karhutla di Kalimantan Barat. Tim ini akan melakukan monitoring kesehatan masyarakat, memastikan ketersediaan obat-obatan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara proteksi diri dari dampak kabut asap.

"Kami telah mengirim tim kesehatan ke beberapa wilayah terdampak di Kalbar. Tim akan melakukan pemeriksaan kesehatan massal dan mendistribusikan masker kesehatan serta obat-obatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan," jelas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu.

Selain itu, Kemenkes juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan ruang isolasi di puskesmas dan rumah sakit untuk menampung pasien ISPA yang memerlukan perawatan intensif.

Upaya Pencegahan dan Edukasi

Komisi IX juga menyorosi pentingnya upaya pencegahan dan edukasi masyarakat. Menurut mereka, masyarakat perlu dibekali pengetahuan tentang cara melindungi diri dari dampak kabut asap, termasuk penggunaan masker yang benar, membatasi aktivitas di luar ruangan saat kondisi udara buruk, serta memastikan kualitas udara di dalam rumah tetap baik.

"Kami mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan edukasi massal kepada masyarakat. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di wilayah yang terdampak parah," tambah Fary.

Di sisi lain, Komisi IX juga menegaskan perlunya langkah-langkah jangka panjang untuk mencegah terulangnya bencana Karhutla di masa depan. Hal ini meliputi penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, serta peningkatan sistem pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan.

Harapan untuk Kolaborasi

Fary menyatakan bahwa penanganan dampak kesehatan akibat Karhutla di Kalimantan Barat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, serta berbagai pihak terkait. Menurutnya, sinergi ini diperlukan untuk memastikan respons yang cepat dan efektif dalam mengatasi krisis kesehatan yang sedang terjadi.

"Kami berharap dengan adanya kolaborasi yang baik, dampak buruk Karhutla terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalisir. Pemerintah juga harus memastikan bahwa tidak ada lagi korban jiwa akibat bencana ini," pungkasnya.

Saat ini, pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat melalui berbagai langkah, termasuk penurunan personel, penyediaan alat pemadam kebakaran, serta koordinasi dengan pihak terkait. Namun, upaya ini perlu didukung oleh kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan.