Kapolda Malut Bentuk Tim Khusus Penertiban Tambang Ilegal

Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara membentuk tim khusus untuk menertibkan pertambangan ilegal di wilayah hukumnya. Pembentukan tim ini merupakan respons atas meningkatnya aktivitas penambangan tanpa izin di sejumlah kabupaten/kota di Maluku Utara yang dinilai merusak lingkungan dan memicu keresahan masyarakat.

Tim tersebut beranggotakan personel gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Satuan Brimob, serta jajaran polres setempat. Polda juga berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara dan instansi terkait lainnya agar penegakan hukum berjalan terpadu. Penertiban difokuskan pada kawasan pertambangan emas dan nikel yang beroperasi tanpa dokumen perizinan sah, termasuk titik-titik rawan yang selama ini menjadi kantong penambangan liar.

Tim Gabungan Diterjunkan ke Wilayah Rawan

Kapolda menegaskan bahwa penertiban bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga upaya menyelamatkan lingkungan dan menjaga iklim usaha yang sehat bagi perusahaan yang taat aturan. Aktivitas tambang ilegal selama ini dinilai menyebabkan kerusakan lahan, pencemaran sungai, hingga memicu persoalan ketenagakerjaan yang kerap menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat.

Maluku Utara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil mineral utama di Indonesia timur. Keberadaan tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga mengancam keselamatan para pekerja yang beroperasi tanpa standar keselamatan. Banyak lokasi penambangan liar berada di daerah terpencil yang sulit diawasi, sehingga pendekatan persuasif dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan.

Tim ditugaskan melakukan pemetaan lokasi tambang ilegal, pendataan alat berat, hingga tindakan tegas terhadap pelaku yang terbukti melanggar. Kapolda mengimbau pemilik usaha segera mengurus perizinan secara resmi melalui pemerintah daerah. Bagi yang membandel, aparat tidak segan melakukan penyegelan lokasi dan menetapkan tersangka.

Masyarakat Maluku Utara menyambut positif langkah ini. Warga berharap penertiban berjalan konsisten dan tidak tebang pilih, sehingga dampak negatif tambang ilegal dapat ditekan. Pemerintah daerah juga diminta mempercepat proses perizinan agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa melanggar ketentuan. Partisipasi warga dalam melaporkan aktivitas mencurigakan juga dinilai penting untuk mendukung kinerja tim.

Penertiban tahap awal akan mengedepankan sosialisasi dan pendataan sebelum tindakan represif dilakukan. Polda Maluku Utara memastikan operasi berlangsung transparan, humanis, namun tetap tegas terhadap pelanggaran. Dengan tim khusus ini, praktik pertambangan ilegal diharapkan dapat ditekan sehingga kelestarian lingkungan dan ketertiban masyarakat di Maluku Utara tetap terjaga.