2 Kepala Daerah Kutuk Penembakan Warga oleh KKB, Minta Negara Tegas
Dua kepala daerah di Provinsi Papua mengecam keras aksi penembakan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap warga sipil. Para pemda tersebut menegaskan bahwa tindakan kekerasan tersebut tidak dapat ditoleransi dan meminta pemerintah pusat untuk mengambil langkah tegas dalam menangani situasi di Tanah Papua.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam keterangannya di Jayapura, Kamis (15/9), menyatakan bahwa aksi penembakan terhadap warga sipil oleh KKB adalah tindakan biadab dan tidak manusiawi. Menurutnya, warga yang menjadi korban dalam insiden tersebut adalah orang-orang biasa yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik apapun.
Reaksi Gubernur Papua
"Saya menyatakan penolakan dan kutukan yang tegas atas aksi penembakan terhadap warga sipil oleh kelompok kriminal bersenjata," tegas Gubernur Enembe. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama aparat keamanan sedang melakukan investigasi untuk mengungkap dalang di balik serangan tersebut.
Gubernur menjelaskan bahwa korban dalam insiden tersebut berasal dari berbagai kalangan, termasuk pegawai negeri sipil, guru, dan warga biasa yang sedang melaksanakan kegiatan sehari-hari. "Mereka tidak ada hubungannya dengan aparat keamanan atau konflik politik. Mereka hanyalah warga yang menjadi sasaran serangan tidak manusiawi," ujarnya.
Respon Bupati Mimika
Sementara itu, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, juga menyatakan penolakan serupa terhadap aksi KKB. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tersebut hanya akan menambah penderitaan bagi masyarakat Papua yang sudah lama terkenal konfliknya.
"Kami meminta pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah tegas. Tidak boleh ada lagi warga sipil yang menjadi korban dalam konflik ini," ujar Bupati Omaleng dalam konferensi pers di Timika.
Bupati menambahkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk memastikan kondisi keamanan di wilayahnya tetap terjaga. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak terpancing oleh provokasi dan tetap tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Permintaan Langkah Tegas dari Pemerintah Pusat
Kedua pemda tersebut sejalan dalam meminta pemerintah pusat untuk mengambil langkah tegas dalam menangani KKB. Mereka berpendapat bahwa pendekatan persuasif saja tidak lagi efektif menghadapi kelompok yang terus melakukan tindakan kekerasan tersebut.
Gubernur Enembe menyarankan agar pemerintah pusat mempertimbangkan untuk meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan di Papua dengan pihak-pihak yang relevan, termasuk tokoh masyarakat dan adat. "Kita perlu pendekatan yang komprehensif, tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga upaya membangun kepercayaan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Bupati Omaleng menekankan pentingnya percepatan pembangunan di Papua sebagai upaya penyelesaian konfklusif. Menurutnya, ketimpangan pembanguran menjadi salah satu pemicu konflik di wilayah tersebut.
Kondisi Keamanan di Papua
Situasi keamanan di Papua, khususnya di beberapa daerah seperti Nduga, Puncak, dan Mimika, masih relasi rawan serangan KKB. Kelompok tersebut seringkali menyerap aparat keamanan dan fasilitas publik, serta menargetkan warga sipil yang diduga mendukung pemerintah.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM telah berulang kali menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan konflik di Papua secara damai. Namun, serangan terus terjadi menunjukkan bahwa situasi belum sepenuhnya terkendali.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko beberapa waktu lalu menyatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menangani isu Papua. Termasuk dalam langkah tersebut adalah percepatan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penegakan hukum.
Dengan adanya kutukan keras dari dua pemda Papua, diharapkan pemerintah pusat dapat segera menindaklanjuti aspirasi tersebut dan mengambil langkah konkret untuk menghentikan aksi kekerasan yang menimpa warga sipil di Tanah Papua.
Komentar (0)