Wakil Ketua Komisi IX DPR: Orang Tua Harus Diberikan Kebebasan Menolak atau Menerima Program Bantuan Pangan
Dalam sebuah pernyataan yang menimbulkan berbagai pro dan kontra, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr. H. Nasauri Dahri, M.Si menegaskan bahwa setiap orang tua harus memiliki kebebasan dalam menentukan sikap mereka terhadap program Bantuan Pangan (MBG). Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan pihak terkait di Gedung DPR RI, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi ini menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Menurut Nasauri, kebebasan untuk menolak atau menerima bantuan merupakan hak asasi yang harus dihormati oleh pemerintah dan penyelenggara program.
Dasar Hukum dan Filosofi Program
Nasauri menjelaskan bahwa program Bantuan Pangan (MBG) seharusnya tidak dilihat sebagai bentuk ketergantungan, melainkan sebagai jaring pengaman sosial sementara bagi keluarga yang membutuhkan. Ia menekankan bahwa filosofi di balik program ini adalah untuk memberdayakan, bukan menciptakan ketergantungan jangka panjang.
"Program MBG ini seharusnya menjadi jembatan untuk keluarga miskin mencapai kemandirian. Jadi, tidak boleh ada paksaan atau tekanan bagi calon penerima untuk mengikuti program ini," tegas Nasauri dalam rapat tersebut.
Menurutnya, setiap kebijakan sosial harus mempertimbangkan aspek martabat dan kehormatan manusia. Ketika seseorang merasa dipaksa menerima bantuan, potensi dampak psikologis negatif bisa saja muncul, yang pada akhirnya bisa mengikis rasa percaya diri masyarakat.
Mekanisme Penerimaan yang Inklusif
Nasauri menyoroti pentingnya mekanisme penerimaan bantuan yang bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. Ia berpendapat bahwa proses seleksi penerima manfaat harus transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.
"Kita tidak bisa mengandalkan data sekunder yang mungkin sudah tidak relevan. Verifikasi lapangan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam melakukan pendataan yang akurat. Selain itu, perlunya sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk menghindari praktik penyalahgunaan bantuan yang sering kali merugikan masyarakat.
Potensi Dampak Positif dan Negatif
Dari sisi positif, program MBG diharapkan dapat mengurangi angka stunting dan gizi buruk pada anak-anak di keluarga miskin. Namun, Nasauri mengingatkan adanya potensi dampak negatif jika program ini tidak dijalankan dengan bijak.
"Ada risiko ketergantungan yang bisa timbul jika program ini berjalan terlalu lama tanpa ada rencana keluar yang jelas. Masyarakat jangan terbiasa menunggu bantuan, melainkan diajak untuk berpartisipaktif menciptakan lap kerja sendiri," papar Nasauri.
Ia mencontohkan beberapa daerah yang telah berhasil mengubah program bantuan menjadi program pemberdayaan dengan membentuk kelompok usaha mikro. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.
Kesimpulan dan Arah Kebijakan
Menutup pernyataannya, Nasauri menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat dalam menyempurnakan program bantuan sosial. Kebebasan bagi orang tua untuk menolak atau menerima bantuan harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan program ini.
Komentar (0)