Sekolah di Makassar PJJ karena BBM Langka, Mendagri Buka Suara
Pemerintah Daerah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengumumkan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk seluruh jenjang sekolah mulai Senin (19/9/2022). Keputusan diambil akibat krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda kota tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Tenri Abeng, mengatakan bahwa pihaknya telah mempertimbangkan berbagai opsi seputar kelangsungan proses belajar mengajar.
"Kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi saat ini. Ketersediaan BBM yang sangat terbatas menyebabkan banyak kendaraan operasional sekolah, termasuk bus sekolah, tidak dapat berfungsi dengan optimal. Untuk memastikan proses belajar tetap berjalan, kami memutuskan untuk menerapkan PJJ sementara," jelas Andi Tenri Abeng dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Jumat (17/9/2022).
Kondisi Krisis BBM di Makassar
Sekitar dua pekan terakhir, kota Makassar diguncang oleh kelangkaan BBM yang parah. Antrian panjang di sejumlah SPBU menjadi pemandangan biasa, bahkan beberapa titik kehabisan stok BBM jenis Premium dan Solar. Kondisi ini menyebabkan gangguan pada berbagai sektor, termasuk transportasi umum dan operasional pemerintahan daerah.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Fajar, mengakui bahwa kelangkaan BBM telah mempengaruhi operasional angkutan kota dan bus sekolah. "Ketersediaan BBM yang tidak stabil membuat jadwal angkutan kota menjadi tidak teratur. Bahkan, beberapa bus sekolah tidak dapat menjalankan rutinitasnya karena kehabisan bahan bakar," ujar Fajar.
Pemerintah Daerah Kota Makassar telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menangani masalah ini. Namun, solusi belum ditemukan hingga saat ini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Ahmad Yani, menyatakan pihaknya siap membantu dalam penanganan dampak krisis BBM ini.
Dampak pada Proses Belajar Mengajar
Keputusan menerapkan PJJ dianggap sebagai solusi terbaik dalam kondisi darurat ini. Namun, pihak sekolah menghadapi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikannya. Kepala SMAN 1 Makassar, Sitti Aminah, mengungkapkan kekhawatirannya terkait akses internet yang tidak merata di kalangan siswa.
"Tentu ada tantangan, terutama soal akses internet. Tidak semua siswa memiliki koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai. Kami berencana memberikan fleksibilitas dengan menyediakan materi pembelajaran secara offline dan meminta siswa untuk mengumpulkan tugas secara bertahap," jelas Sitti Aminah.
Di sisi lain, beberapa orang tua siswa menyambut baik keputusan PJJ ini. Ibu Fatimah, salah satu orang tua siswa di SDN 5 Makassar, mengatakan bahwa keamanan anak menjadi prioritas utama dalam situasi seperti ini.
"Saya lebih nyaman jika anak belajar dari rumah saat kondisi seperti ini. Selain masalah transportasi, juga ada potensi keamanan yang perlu dipertimbangkan. Mudah-mudahan dengan PJJ ini proses belajar tetap berjalan meski tidak seperti biasanya," ujarnya.
Respons Mendagri dan Langkah-Langkah Penanganan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akhirnya buka suara soal masalah ini. Melalui akun Twitter-nya, Mendagri menyatakan pemerintah tengah berupaya keras menangani krisis BBM yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk Makassar.
"Pemerintah tengah berkoordinasi dengan Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan pasokan BBM stabil kembali. Kami meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi situasi ini," tulis Tito Karnavian dalam cuitannya pada Sabtu (17/9/2022).
Sebagai antisipasi, pemerintah daerah telah membentuk satgas khusus untuk memantau dan mengkoordinasikan penanganan dampak krisis BBM di sektor pendidikan. Satgas ini terdiri dari perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan BPBD.
"Satgas ini akan berfungsi sebagai koordinator antara pihak sekolah, Orangtua Murid (ORMAS), dan pemerintah daerah. Kami akan terus memantau perkembangan dan akan mengevaluasi kembali kebijakan PJJ setiap minggu," jelas Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.
Dengan kondisi yang masih belum menentu, pemerintah daerah berharap agar seluruh pihak dapat bersikap adaptif dan saling menanggung dalam menghadapi tantangan ini. Kelancaran proses belajar mengajar tetap menjadi prioritas utama meskipun dalam situasi darurat.
Komentar (0)