Sekolah di Cilegon dan Pandeglang Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh Buntut Erupsi Anak Krakatau
Pemerintah Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten resmi mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk beberapa sekolah yang berada dalam zona rawabahaya Gunung Anak Krakatau. Keputusan ini diambil setelah aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau meningkat dalam beberapa pekan terakhir, menimbulkan kekhawatiran akan potensi erupsi yang lebih besar.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Ahmad Yani, mengatakan bahwa PJJ akan diterapkan secara bertahap mulai Senin (15/5) untuk 25 sekolah di tiga kecamatan yang berdekatan dengan kawasan selat Sunda. "Kami telah melakukan koordinasi dengan BMKG dan PVMBG untuk memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Setelah melihat data yang ada, kami memutuskan untuk menerapkan PJJ sebagai langkah preventif demi keselamatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan," jelas Ahmad Yani dalam konferensi pers yang digunakan Kamis (11/5).
Zona Rawan Anak Krakatau
Kabupaten Pandeglang, yang menjadi bagian dari provinsi Banten, memiliki 45 sekolah yang berada dalam radius 10 kilometer dari Gunung Anak Krakatau. Kepala Dinas Pendidikan Pandeglang, Siti Aminah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi kemungkinan terburuk. "Kami telah membagi zona berdasarkan jarak dari gunung. Untuk zona merah (kurang dari 5 km), PJJ akan diterapkan penuh. Zona oranye (5-10 km) menerapkan PJJ campuran, sedangkan zona kuning (10-20 km) tetap belajar tatap muka namun dengan persiapan evakuasi yang siap," terang Siti Aminah.
Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 2018 lalu mengakibatkan tsunami yang melanda pesisir Banten dan Lampung, menewas ratusan orang dan menghancurkan pulau kecil di sekitarnya. Sejak insiden tersebut, pemerintah daerah setempat meningkatkan sistem peringatan dini dan rencana evakuasi untuk mengantisipasi bencana serupa.
Persiapan Pembelajaran Jarak Jauh
Untuk mendukung implementasi PJJ, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai fasilitas. Di Kota Cilegon, sebanyak 1.500 tablet telah disiapkan untuk siswa yang tidak memiliki perangkat digital. Selain itu, pemerintah juga menyediakan akses internet gratis melalui titik akses wifi di beberapa fasilitas umum dan pusat kecamatan.
"Kami memahami bahwa PJJ memiliki tantangannya tersendiri. Oleh karena itu, kami melakukan pelatihan untuk guru mengenai metode pembelajaran daring yang efektif. Kami juga menyediakan modul pembelajaran cetak bagi siswa yang tidak memiliki akses internet," tambah Ahmad Yani.
Sementara itu di Kabupaten Pandeglang, pihak berencana menggunakan radio sebagai media alternatif untuk menyampaikan materi pembelajaran. "Radio memiliki jangkauan luas dan dapat diakses oleh masyarakat di pelosok. Kami akan bekerja sama dengan stasiun radio lokal untuk menyiarkan program pembelajaran sesuai jadwal sekolah," ujar Siti Aminah.
Reaksi Orang Tua dan Siswa
Kebijakan PJJ ini mendapat berbagai respon dari orang tua dan siswa. Beberapa orang tua menyambut baik keputusan tersebut dengan alasan keselamatan sebagai prioritas utama. "Saya lebih suka anak belajar dari rumah daripada mengambil risiko dengan situasi yang belum pasti. Keselamatan anak-anak adalah yang terpenting," ujar Budi Santoso, seorang warga Kecamatan Bojongsari, Cilegon.
Di sisi lain, sebagian orang tua khawatir dengan efektivitas pembelajaran jarak jauh. "Saya takut anak saya tidak fokus belajar di rumah. Di sekolah ada pengawasan dari guru yang lebih baik. Selain itu, tidak semua orang tua memiliki waktu untuk membantu anak dalam proses pembelajaran," kata Ibu Rina, warga Kecamatan Carita, Pandeglang.
Siswa juga memberikan respon beragam. Ahmad, siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Cilegon, mengaku lebih nyaman belajar di sekolah. "Di rumah saya mudah teralihkan oleh HP dan game online. Saya lebih mudah konsentrasi di sekolah," ungkapnya. Sementara itu, Siti, siswa kelas 8 SMP di Pandeglang, mengaku lebih senang belajar dari rumah karena tidak perlu terjebak macet di perjalanan sekolah.
Monitoring dan Evaluasi
Pemerintah daerah berencana melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi PJJ. "Kami akan mengevaluasi setiap dua minggu sekali untuk menilai efektivitas pembelajaran dan menyesuaikan kebijakan sesuai perkembangan aktivitas gunung dan kondisi di lapangan," jelas Ahmad Yani.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Pusat Vulkanologi dan Mitasi Bencana Geologi (PVMBG) terus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pada Kamis (11/5), PVMBG meningkatkan status waspada Gunung Anak Krakatau dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) setelah tercatat adanya peningkatan aktivitas vulkanik.
Implementasi PJJ ini diharapkan dapat memberikan jaminan keselamatan bagi seluruh peserta didik sambil tetap memastikan proses pembelajaran berjalan efektif. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi warganya dari potensi bencana gunung berapi.
Komentar (0)