Jakarta — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pemerintah memperluas upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan, sekaligus menambah frekuensi operasi pemadaman dari udara dengan water bombing. Usulan ini disampaikan di tengah meningkatnya titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah yang memasuki puncak musim kemarau.
Dorongan PKB untuk Percepatan Penanganan Karhutla
Fraksi PKB menilai langkah preventif berupa pembasahan lahan gambut dan kawasan rawan kebakaran melalui hujan buatan perlu digencarkan sejak dini, bukan hanya ketika kebakaran telah meluas. Menurut PKB, biaya pencegahan jauh lebih murah dibandingkan kerugian ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang timbul akibat asap kebakaran yang menyebar lintas wilayah.
Selain hujan buatan, PKB juga meminta pemerintah menambah armada dan penerbangan water bombing, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau pasukan darat. Akses ke titik api yang berada di tengah gambut dalam dan lahan terpencil sering kali menjadi kendala utama, sehingga pemadaman dari udara dinilai sebagai salah satu instrumen yang paling efektif untuk menghentikan api sebelum menjalar lebih luas.
Hujan Buatan sebagai Langkah Pencegahan
Teknologi modifikasi cuaca (TMC) dilakukan dengan menyemai garam atau bahan higroskopis ke dalam awan agar mempercepat proses kondensasi dan menghasilkan hujan. Metode ini umumnya digunakan untuk membasahi lahan gambut yang rentan terbakar, menekan hotspot, serta meredam penyebaran asap. Namun, efektivitas hujan buatan sangat bergantung pada ketersediaan awan hujan, sehingga operasi TMC biasanya digelar pada saat musim transisi atau ketika terdapat potensi awan cukup.
PKB menekankan bahwa pelaksanaan TMC harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, tidak sporadis. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pembasahan lahan yang konsisten pada masa pra-kemarau mampu menurunkan jumlah titik api secara signifikan dibandingkan wilayah yang tidak dilakukan intervensi.
Water Bombing untuk Titik Api di Lahan Sulit
Operasi water bombing memanfaatkan helikopter atau pesawat yang menjatuhkan air ke titik api dari udara. Keunggulan metode ini adalah kecepatan respons terhadap kebakaran yang baru muncul, serta kemampuannya menjangkau area yang tidak dapat dilalui kendaraan darat. Meski demikian, biaya operasional per jam terbang tergolong tinggi, sehingga perencanaan rute dan prioritas titik api menjadi kunci efisiensi.
PKB mendorong agar pemerintah menyiapkan kontrak siaga yang berjalan sejak awal musim kemarau, bukan menunggu status darurat ditetapkan. Dengan demikian, kata mereka, armada pemadam udara dapat langsung dikerahkan begitu terdapat indikasi awal kebakaran, tanpa melalui proses birokrasi yang panjang.
Koordinasi Pusat dan Daerah
Partai berlambang kebangkitan itu juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). PKB menilai tumpang tindih kewenangan dan keterlambatan data titik api kerap menghambat respons cepat di lapangan. Mereka mendorong adanya satu komando operasi yang jelas selama masa tanggap darurat karhutla.
Selain itu, PKB mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman. Penguatan sistem peringatan dini, patroli terpadu, penegakan hukum terhadap pembakar lahan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari solusi jangka panjang.
Fenomena El Nino dan Risiko Kebakaran
Dorongan PKB ini muncul di tengah kekhawatiran meluasnya kebakaran akibat fenomena El Nino yang memperpanjang musim kemarau di sejumlah wilayah Indonesia. Data dari lembaga pemantau kebakaran menunjukkan peningkatan konsentrasi asap dan titik panas di Pulau Sumatera dan Kalimantan, kawasan dengan luasan lahan gambut terbesar di dunia. Gambut yang telah kering sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah.
Asap dari karhutla tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat setempat, tetapi juga berdampak pada kualitas udara di negara tetangga, aktivitas penerbangan, dan produktivitas ekonomi. Pada kejadian kebakaran besar di tahun-tahun sebelumnya, kerugian ekonomi akibat karhutla ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah.
Harapan terhadap Respons Pemerintah
PKB berharap pemerintah menjadikan penanganan karhutla sebagai prioritas nasional, terutama pada periode puncak kemarau. Kombinasi antara hujan buatan untuk pencegahan dan water bombing untuk pemadaman cepat dinilai sebagai strategi yang realistis mengingat keterbatasan personel darat di lapangan.
Partai tersebut juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap anggaran penanggulangan karhutla, termasuk alokasi untuk teknologi, pengadaan armada, dan pelatihan personel. Transparansi penggunaan anggaran, menurut PKB, akan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak pada penurunan luas areal terbakar.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, dorongan PKB untuk menggencarkan hujan buatan dan memperbanyak operasi water bombing mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih agresif dan terukur dalam menangani karhutla. Keberhasilan upaya ini tetap bergantung pada kesiapan anggaran, kesiapan teknologi, dan yang paling penting, koordinasi seluruh pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga desa.
Tanpa langkah pencegahan yang serius, siklus tahunan kebakaran hutan dan lahan berpotensi terulang dengan skala yang lebih besar, terutama ketika kondisi iklim kian ekstrem. Karena itu, kebijakan yang mendorong intervensi dini—baik melalui modifikasi cuaca maupun pemadaman udara—menjadi relevan tidak hanya untuk musim kemarau saat ini, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko bencana jangka panjang.
Sumber: Detikcom (diolah ulang)
Komentar (0)