Pimpinan DPR Desak Pelaku Karhutla Diburu Tanpa Pandang Bulu

Jakarta – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak aparat penegak hukum memburu pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) tanpa pandang bulu. Desakan itu muncul menyusul meningkatnya jumlah titik panas di sejumlah provinsi, terutama Sumatra Selatan, Riau, dan Kalimantan Barat, pada puncak musim kemarau tahun ini.

Pimpinan DPR menegaskan proses hukum terhadap pelaku karhutla harus berjalan tegas dan adil, tanpa membedakan latar belakang pelaku, baik perorangan maupun korporasi. Jika ada perusahaan besar yang terbukti terlibat, perusahaan itu pun harus diproses sesuai hukum tanpa kompromi. Langkah itu dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Penegakan Hukum dan Pencegahan Karhutla

Menurut pimpinan DPR, penegakan hukum yang tebang pilih akan menimbulkan kecemburuan di masyarakat sekaligus merusak kredibilitas aparat. Karena itu, penanganan karhutla harus konsisten di semua wilayah, mulai dari penyelidikan, penetapan tersangka, hingga proses peradilan yang transparan.

Selain penegakan hukum, DPR mendorong pemerintah memperkuat upaya pencegahan, seperti patroli terpadu, pemantauan titik panas berbasis satelit, dan edukasi masyarakat soal larangan membakar lahan. Langkah mitigasi dinilai penting karena karhutla menimbulkan kerugian ekonomi serta gangguan kesehatan akibat kabut asap yang menyebar lintas wilayah.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah daerah di Sumatra dan Kalimantan kembali diselimuti kabut asap. Kualitas udara di sejumlah kota bahkan tercatat masuk kategori tidak sehat, memicu kekhawatiran publik terhadap dampak kesehatan. Kondisi itu sekaligus mendorong tuntutan agar pemerintah dan aparat bertindak lebih responsif dalam menangani karhutla.

Pimpinan DPR juga mengingatkan, upaya pencegahan tidak akan efektif tanpa koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI. Sinergi itu diperlukan agar penanganan karhutla berjalan cepat, mulai dari deteksi dini titik api hingga pemadaman di lapangan.

Lebih lanjut, DPR meminta kementerian terkait mengevaluasi efektivitas program pengendalian karhutla yang telah berjalan selama ini. Evaluasi itu diharapkan melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan pada musim kemarau berikutnya.

Dari sisi politik, persoalan karhutla dinilai menjadi salah satu agenda prioritas yang harus dituntaskan pemerintah. DPR menyatakan siap mengawal penegakan hukum melalui fungsi pengawasan dan memastikan anggaran pengendalian kebakaran hutan digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Dengan desakan itu, DPR berharap aparat penegak hukum bergerak cepat dan tuntas. Penanganan karhutla yang tegas dan adil dinilai menjadi kunci menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat.